JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Ratusan sekolah di Kabupaten Parigi Moutong terancam gagal mendapatkan bantuan program revitalisasi dari pemerintah pusat akibat belum lengkapnya dokumen kepemilikan tanah yang menjadi salah satu syarat utama pengusulan bantuan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mencatat sekitar 300 Sekolah Dasar (SD) telah diusulkan untuk mendapatkan bantuan renovasi maupun rehabilitasi bangunan sekolah.
Namun, hingga kini baru enam sekolah yang memperoleh alokasi revitalisasi, terdiri dari tiga SD dan tiga SMP.
Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, mengatakan legalitas lahan sekolah menjadi kendala utama dalam proses penilaian bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.
Ia bahkan mengaku telah menginstruksikan kepada seluruh sekolah agar segera melengkapi dokumen kepemilikan tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Hak alas tanah tersebut harus diperjelas dan diperbaharui, karena menjadi penilaian dalam mendapatkan bantuan revitalisasi.
“Masih banyak sekolah di Parigi Moutong berdiri di atas lahan hibah dengan dokumen sederhana yang belum memiliki kekuatan hukum memadai. Kondisi tersebut membuat sejumlah sekolah berisiko tidak lolos verifikasi administrasi kementerian,” ujar Ibrahim di Parigi, Rabu, 13 Mei 2026.
Selain legalitas tanah, kata dia, pemerintah pusat juga mempertimbangkan akses menuju sekolah, khususnya di wilayah terpencil. Selain itu, ketersediaan material bangunan di sekitar lokasi sekolah.
“Hal itu diperlukan karena program revitalisasi dilakukan dengan pola swakelola yang melibatkan warga,” katanya.
Dijelaskannya, dari tiga SD yang telah mendapatkan alokasi revitalisasi, dua di antaranya berada di wilayah terpencil Kecamatan Tinombo.
Sementara itu, proses revitalisasi untuk tiga SMP saat ini telah memasuki tahap verifikasi di Makassar. Para kepala sekolah dipanggil untuk melakukan pengecekan dokumen sekaligus penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersama tenaga teknis dari kementerian.
Khusus jenjang SD, satu sekolah telah menjalani verifikasi di Jakarta dan dinyatakan memenuhi syarat. Sekolah tersebut bahkan telah menandatangani kontrak kerja dan tinggal menunggu pencairan dana.
“Anggarannya akan dikirim ke rekening sekolah agar proses pengerjaan segera dimulai,” ungkapnya.
Sedangkan satu SD lainnya masih melengkapi dokumen persyaratan sebelum diunggah ke aplikasi kementerian. Namun, ada pula satu sekolah yang masih dalam tahap pengunggahan dokumen dan belum mendapat jadwal pemanggilan.
Meskipun peluang seluruh sekolah yang diusulkan memperoleh bantuan revitalisasi dinilai kecil, Disdikbud Parigi Moutong tetap berharap jumlah sekolah penerima bantuan dapat bertambah.
Khusus SD, dari total 425 sekolah yang ada, sekitar 300 sekolah diusulkan karena dianggap memenuhi syarat untuk renovasi atau rehabilitasi.
Ia lantas mengingatkan seluruh kepala sekolah agar bergerak cepat menyiapkan seluruh dokumen administrasi. Sebab, kelengkapan berkas menjadi faktor penting dalam proses penilaian bantuan dari pemerintah pusat.
“Program revitalisasi sekolah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Mulai dari rehabilitasi ruang kelas, penyediaan air bersih, ruang administrasi, perpustakaan, hingga toilet sekolah sesuai kebutuhan masing-masing,” pungkasnys.
Laporan : Multazam
