banner 1280x180
Daerah  

Berikut Data Real Warga Korban Banjir Torue yang Direlokasi

Rumah warga Dusun II Desa Torue yang rusak berat akibat banjir bandang pada 28 Juli 2022. (Foto: JurnalLentera.com/ROY LASAKKA MARDANI)

JURNAL LENTERA, PARIMO – Data warga korban banjir bandang di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, yang akan direlokasi telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat sebanyak 40 kepala keluarga (KK).
Jumlah itu berkurang dari data sementara BPBD setempat dilansir media ini sebelumnya, sebanyak 43 KK.

Menurut Kepala BPBD Kabupaten Parimo, Idran, data tersebut telah dituangkan dalam berita acara yang kemudian diserahkan kepada BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
Data itu akan menjadi dasar jumlah hunian sementara (Huntara) yang pembangunannya akan ditangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah.

“Data itu hasil dari assesment kami bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Torue dan diputuskan dalam rapat bersama,” ujar Idran, Senin malam, 15 Agustus 2022.

BACA JUGA: Bahas Banjir Torue, Gubernur Cudy Temui Kementerian PUPR

Sebelumnya, Idran mengatakan, ada sebanyak 43 KK yang akan direlokasi untuk ditempatkan di Huntara.
Dari total 43 KK yang rumahnya rusak berat dan hilang ini, kemungkinan akan bertambah.
Sedangkan Huntara akan dibangun di lahan milik Pemdes setempat yang baru tersedia saat ini seluas kurang lebih setengah hektare.
Lokasinya berada di Dusun II Desa Torue.

“Kami akan rapat lagi besok malam, untuk menentukan data ril jumlah warga yang akan direlokasi. Jadi 43 KK itu masih data sementara,” ujar Idran, Jum’at, 12 Agustus 2022.

Sedangkan khusus pembangunan Huntara menunggu keputusan Gubernur Sulawesi Tengah yang akan menunjuk dua dinas.
Berbeda dengan hunian tetap (Huntap) yang akan dibangunkan bagi warga, yang akan direlokasi.
Menurut Idran, pembangunan Huntap menunggu penetapan harga oleh tim apresial.

BACA JUGA: Korban Banjir Bandang di Torue Akan Direlokasi

Terkait wacana relokasi, ada dua versi yang berkembang di masyarakat. Ada yang menolak direlokasi dan ada pula setuju direlokasi.
Pada dasarnya, BPBD Kabupaten Parimo tidak setuju dengan warga yang menolak direlokasi. Alasannya, lokasi rumah warga yang rusak akibat banjir tidak layak lagi untuk dibangunkan rumah.

Terkait jadwal pembangunan Huntara masih menunggu verifikasi data rumah warga yang rusak akibat banjir.
Kemudian, data tersebut akan diserahkan kepada pihak BPBD Sulawesi Tengah.

“Kami tinggal menunggu verifikasi saja. Apakah ada ketambahan atau tidak,” tandasnya.

Laporan : Roy Lasakka Mardani

banner 120x600

Respon (4)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.