JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Anggota DPRD Parigi Moutong, I Wayan Murtama, menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap realisasi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota legislatif.
Menurutnya, masyarakat berharap berbagai keluhan dan kebutuhan yang disampaikan saat reses dapat ditindaklanjuti pemerintah. Namun di tengah kebijakan efisiensi anggaran, banyak aspirasi dinilai belum terealisasi secara maksimal.
“Dengan adanya efisiensi anggaran saat ini, harapan masyarakat ketika kami turun reses ke lapangan tentu ingin seluruh keluhan mereka bisa terealisasi,” ujar I Wayan Murtama dalam rapat paripurna yang mengagendakan pembahasan laporan hasil reses dan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, pada Senin, 18 Mei 2026.
Ia pun mengingatkan, agar pemerintah daerah tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan yang menghambat pembangunan desa, terlebih pemerintah memiliki visi membangun dari desa.
“Jangan sampai berlindung di balik alasan efisiensi, sementara di sisi lain kita memiliki visi-misi membangun dari desa. Pertanyaannya, apa yang mau dibangun dari desa jika masih terjadi kesenjangan anggaran,” katanya.
Ia bahkan menilai kegiatan reses akan kehilangan makna apabila aspirasi masyarakat hanya ditampung tanpa tindak lanjut nyata.
“Jangan sampai setiap reses kita hanya menampung aspirasi lalu memberi jawaban yang sekadar menyenangkan telinga masyarakat,” ungkapnya.
Sehingga, ia berharap pemerintah daerah bersama legislatif dapat mencari solusi, termasuk membuka akses anggaran ke pemerintah pusat agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, reses yang digelar setiap empat bulan mulai memunculkan kejenuhan di tengah masyarakat lantaran banyak usulan yang belum terealisasi.
“Masyarakat juga mulai jenuh karena aspirasi yang disampaikan belum banyak terealisasi. Bahkan terkadang ketika diundang, mereka enggan hadir kecuali ada uang transport atau konsumsi,” tuturnya.
Secara khusus, ia meminta perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan infrastruktur dan pendidikan di wilayah pedesaan.
Sehingga, ia berharap, pemerintah daerah dapat memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Terutama untuk menangani infrastruktur yang terputus dan kondisi pendidikan yang dinilai masih belum memadai.
“Saya berharap pemerintah daerah benar-benar siap mencarikan jalan keluar ke pusat sesuai visi-misi membangun desa yang telah disampaikan,” tandasnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani
