banner 1280x180

DPRD Parimo Soroti Kebijakan Pemda terkait Layanan Kesehatan Gratis

  • Bagikan
Anggota Komisi IV DPRD Parimo, Muhammad Fadli.

JURNAL LENTERA – DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menyoroti kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, karena masih banyaknya warga miskin di Kecamatan Tinombo Selatan yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan gratis.

“Persoalan ini disampaikan warga miskin di Daerah Pemilihan (Dapil) dua, khususnya Kecamatan Tinombo Selatan saat saya melakukan penjaringan aspirasi dalam reses DPRD. Layanan kesehatan gratis Bansos ini, permasalahan yang paling mendominasi disampaikan,” beber anggota DPRD Parimo, Muhammad Fadli, saat dihubungi via telepon, Sabtu, 18 Desember 2021.

Menurutnya, masih banyaknya warga miskin yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan gratis tersebut, disebabkan kebijakan Pemda Parimo yang lemah.

Akibatnya, tidak sedikit warga miskin yang sulit mengakses layanan kesehatan gratis program Bantuan Sosial (Bansos) Pemda itu.

Olehnya, Pemda setempat harus melakukan langkah evaluasi.

Bahkan, pola yang ditetapkan oleh Pemda setempat dianggap sangat menyulitkan warga miskin.

BACA JUGA: Tanggapi Usulan WPR, Begini Pernyataan Ketua DPRD Parimo

BACA JUGA: DPRD Sigi Belajar soal Kabupaten Layak Anak di Parimo

Apalagi, sistem baru yang ditetapkan tidak seluruhnya serentak dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes).

“Pasti ada warga miskin yang menjadi korban,” ujar Fadli, menambahkan.

Dia mengatakan, Pemda harus memberikan kebijakan alternatif bagi warga miskin yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Contohnya, dengan hanya menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan KTP serta surat pernyataan dari Pemdes, warga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS dapat menggunakan layanan kesehatan.

“Di Kabupaten Sigi menerapkan pelayanan yang tidak sulit bagi masyarakatnya. Malahan Pemda Sigi memberikan kartu sebagai akses mendapatkan layanan kesehatan gratis,” katanya.

Fadli juga menilai, akibat formulasi yang dibangun secara dadakan oleh Pemda tanpa kajian, yang pada akhirnya berdampak terhadap warga penerima manfaat.

Olehnya, ia meminta kepada Pemda, agar lebih serius dalam menangani persoalan tersebut jika telah menyiapkan anggarannya.

Pemda tidak seharusnya merasa khawatir dengan manipulasi data yang dilakukan Pemdes.

Sebab Pemdes merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan.

“Kalau sudah saling mencurigai antara pemerintah diatas dengan dibawah, bagaimana kita mau mengurus masyarakat. Ini yang membuat kita majunya lambat dan menjadi tertinggal,” ucap Fadli.

Dijelaskannya, sebagian besar warga miskin tidak dapat mengakses layanan kesehatan gratis.

Penyebabnya, karena tidak masuk dalam DTKS yang diusulkan Pemdes.

BACA JUGA: DPRD Parimo Setujui KUA-PPAS APBD Tahun 2022

Sementara, DTKS menjadi dasar Dinas Sosial (Dinsos) untuk menerbitkan rekomendasi bagi warga miskin yang menjalani rawat inap di RSUD Anuntaloko Parigi mendapatkan pembiayaan dari pemerintah melalui APBD.

Mirisnya, dalam sehari, terdapat dua orang warga calon pasien rawat inap yang terpaksa batal menjalani perawatan menggunakan program Bansos tersebut, dikarenakan tidak masuk dalam DTKS.

Lahirnya program Bansos tersebut, kata dia, karena persoalan penarikan pembiayaan BPJS daerah oleh Pemda beberapa waktu lalu.

Sehingga, mengakibatkan jaminan kesehatan masyarakat miskin menjadi kacau.

“Ternyata sampai pada November 2021, data yang diusulkan Pemdes belum seluruhnya masuk dalam DTKS di Dinsos,” pungkasnya.

Laporan : Novita Ramadhan

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: KONTEN DILINDUNGI!!