JURNAL LENTERA, JAKARTA – Inflasi Indonesia secara nasional per Mei 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 2,84 persen. Angka tersebut telah menempatkan Indonesia berada di posisi ke 73 terendah dari 186 negara di dunia dalam aspek pengendalian inflasi.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, posisi Indonesia dalam pengendalian inflasi sangat bagus. di tingkat negara G20, inflasi Indonesia berada di peringkat 14 terendah dari 24 negara. Sementara di tingkat negara Association of South East Asian Nations (ASEAN), inflasi Indonesia menempati peringkat 6 terendah dari 11 negara.
BACA JUGA: Inflasi Indonesia Turun Hingga 2,84 Persen, Kemendagri: Pantau Distribusi Komoditas Impor
Sebagai negara produsen angka inflasi di Indonesia, kata dia, harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan konsumen maupun produsen. Artinya, barang tetap tersedia dengan harga terjangkau, tapi juga tidak merugikan produsen. Pemerintah telah menargetkan inflasi yang dinilai stabil itu berada di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen.
“Kalau terjadi deflasi, inflasi terlalu rendah maka kasian pedagang, pengusaha, pabrik, petani, karena mereka bahkan bisa rugi menutup ongkos produksi,” ujar Menteri Tito, saat membuka rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan penanggulangan tuberculosis di gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.
BACA JUGA: Kemendagri: Pengendalian Inflasi di Indonesia Sangat Stabil
Kegiatan ini dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Hadir pula Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, bersama Tenaga Ahli Utama Bidang Pertanian dan Pangan Kantor Staf Pesiden (KSP) Bodro Pambuditomo.
Selain itu, hadir pula secara virtual narasumber dari sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Mereka di antaranya perwakilan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri dan TNI.
Laporan : Multazam
Respon (2)