JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi di Januari 2023 mengalami penurunan diangka 5,28 persen yang pada Desember 2022, berada di 5,51 persen.
Dia mengaku telah membentuk satgas pengendalian inflasi yang bertugas mengecek 160 daerah yang melakukan monitoring dan operasi pasar murah.
Survei di setiap daerah itu, kata dia, dilakukan oleh satgas pengendalian inflasi setiap bulannya.
Sedangkan BPS di seluruh kabupaten/kota memonitor tren kenaikan harga yang disebut angka proxy inflasi.
“Ada beberapa daerah yang mengalami inflasi, yang rendah dibawah nasional, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di 4,94 persen. Disusul Kota Pangkal Pinang berada di 4,68 persen, dan Kabupaten Merauke berada di 4,41 persen,” ujar Menteri Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang turut dihadiri secara daring oleh Presiden Joko Widodo, bersama Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kepala BPS, Kejaksaan Agung, Kapolri, dan Kepala Daerah se-Indonesia, Senin, 20 Februari 2023.
Sedangkan daerah yang mengalami inflasi diatas nasional, yaitu Provinsi Bengkulu berada di 6,0 persen, disusul Kota Bukittinggi berada di 7,17 persen, dan Kabupaten Banyumas berada di 6,16 persen.
BACA JUGA: Mendagri : Tekan Inflasi, Perlu Mewaspadai Sejumlah Komoditas
Dalam kesempatan itu, Menteri Tito mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tak bosan dalam menjaga stabilitas ketersediaan barang. Sehingga harga tetap terjangkau.
BACA JUGA: Sulteng dan Gorontalo Kerja Sama Kendalikan Inflasi Daerah
Ia juga meminta Pemda untuk rutin mengendalikan inflasi, sebab kondisi inflasi di Indonesia cenderung dinamis dan dapat berdampak luas kepada masyarakat.
“Target dari Bapak Presiden sebetulnya (angka inflasi) adalah 4 persen. Jadi kita baru mencapai 5,28 persen. Insyaallah dengan kebersamaan, kita bisa mencapai 4 persen inflasi. Itu akan sangat baik sekali,” katanya.
Menteri Tito juga meminta Pemda dan semua pihak agar mewaspadai kenaikan harga komoditas.
Apalagi beberapa pekan mendatang masyarakat akan menyambut Bulan Suci Ramadhan hingga lebaran. Kondisi itu diperkirakan akan berdampak pada dinamika inflasi di daerah.
Setidaknya, kata dia, ada empat komoditas yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni beras, minyak goreng, cabai merah, dan bawang merah.
Menurutnya, kenaikan harga komoditas itu dapat ditangani dengan sejumlah solusi.
“Beberapa solusi di antaranya gerakan tanam dan kerja sama antar daerah. Pemerintah pusat juga melakukan intervensi untuk membantu daerah-daerah yang terjadi kenaikan harga,” ujar Menteri Tito.
Sementara itu, khusus komoditas beras dan minyak goreng perlu diwaspadai secara menyeluruh.
Sebab, menurut data BPS, kedua komoditas itu mengalami kenaikan di beberapa daerah.
Khusus minyak goreng, Menteri Tito menjelaskan, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga minyak goreng curah dan premium relatif stabil.
Namun harga minyak goreng bermerek seperti Minyakita masih berada di atas harga eceran tertinggi.
Sedangkan Domestic Market Obligation (DMO) dari hasil CPO (Crude Palm Oil) itu ditarget produksinya 450 ribu ton sampai dengan April dan sudah terealisasi 182 ribu ton.
Dengan realisasi 182 ribu ton, berdasarkan asumsi Kementerian Perdagangan, sepanjang distribusinya tetap lancar dan harganya diperkirakan akan menurun.
“Pemda tetap membantu proses distribusi tersebut. Apalagi pemerintah juga telah membentuk Satgas yang berfungsi dalam membantu kelancaran distribusi Minyakita ke konsumen. Satgas ini turut melibatkan jajaran terkait di Kemendag dan Satgas Pangan Polri,” tandasnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani
Respon (3)