JURNAL LENTERA, JAKARTA – Integrasi perencanaan kesehatan reproduksi ke dalam kebijakan daerah dinilai sebagai langkah strategis dan mendesak untuk menekan angka kematian ibu di Indonesia.
Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugeng Hariyono, perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Acara ini bertujuan merumuskan panduan teknis yang dapat membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun kebijakan efektif untuk layanan kesehatan reproduksi,” ujar Sugeng, saat membuka acara finalisasi perangkat pembelajaran perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi di salah satu hotel di Jakarta pada Jum’at, 24 Januari 2025.
BACA JUGA: Kerja Sama Kemendes PDT dan Kemenkumham Upaya Mendorong BUMDes Berbadan Hukum
Panduan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya alokasi anggaran, dan minimnya pemahaman teknis di tingkat daerah.
Ia menjelaskan, perangkat pembelajaran yang komprehensif akan mendukung Pemda meningkatkan layanan kesehatan reproduksi sekaligus mempercepat upaya menurunkan angka kematian ibu.
BACA JUGA: Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga Tiket di Mudik Lebaran 2025
“Kolaborasi adalah kunci untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik di daerah, terutama dalam meningkatkan kapasitas teknis dan efektivitas alokasi anggaran,” katanya.
Diskusi dalam acara ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan implementasi kebijakan kesehatan reproduksi. Dengan kerja sama antara pemerintah pusat, Pemda, lembaga internasional, akademisi, dan praktisi kesehatan, diharapkan tercipta solusi yang berkelanjutan dan terarah.
Laporan : Miswar
