JURNAL LENTERA, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan perekaman data kependudukan di seluruh Indonesia dapat mencapai 100 persen. Hingga saat ini, capaian perekaman baru berada di angka 97 persen. Sehingga, diperlukan langkah percepatan secara masif dan agresif.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menegaskan seluruh jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) harus mendorong percepatan pendataan dengan strategi yang lebih progresif.
“Harapan kita yang bisa terdata idealnya 100 persen. Setiap warga negara Indonesia dan siapa pun yang tinggal di Indonesia harus terdata dalam server kita. Itu target kita,” ujar Tito dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) kependudukan dan pencatatan sipil dengan lembaga pengguna di Pullman Jakarta Central Park, Selasa, 9 Desember 2025.
BACA JUGA: Ancaman Banjir dan Longsor Meningkat, Mendagri Perintahkan Daerah Perkuat Mitigasi
Ia lantas meminta seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota menerapkan pola jemput bola, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit dijangkau.
BACA JUGA: Kemenpar Luncurkan MaiA, Kecerdasan Buatan Perkuat Transformasi Pariwisata 5.0
Menurutnya, kelompok masyarakat adat, warga prasejahtera, hingga tunawisma harus menjadi sasaran prioritas karena negara wajib memastikan perlindungan bagi seluruh penduduk.
Ia juga menyoroti persoalan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang sering mengalami kendala dalam memperpanjang dokumen kependudukan. Namun, ia mengapresiasi kolaborasi Dukcapil dengan perwakilan RI di berbagai negara untuk memudahkan pelayanan bagi diaspora.
“Sedih kalau mereka harus pulang ke Indonesia untuk memperpanjang KTP. Berapa biayanya?” katanya.
Selain percepatan perekaman, ia juga meminta penguatan serius pada infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, mulai dari server, storage, bandwidth, hingga keamanan siber. Data kependudukan merupakan aset strategis negara yang digunakan berbagai instansi, termasuk sebagai basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Di sisi lain, ia memerintahkan jajaran Dukcapil untuk bergerak cepat memberikan layanan administrasi kependudukan bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Tim Dukcapil segera turun ke lapangan memberikan pelayanan langsung bagi warga terdampak,” pungkasnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (3)