JURNAL LENTERA – Berdasarkan hasil penilaian Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP yang merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, hanya mendapatkan nilai B atau 62,17 persen pada 2020 lalu.
“Kami menargetkan, tahun ini hingga 2023 mendatang bisa mendapatkan nilai BB,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi di Bappelitbangda Parigi Moutong, Ikbal Qarim, pada Jum’at, 30 April 2021.
Ikbal, mengatakan dengan capaian 62,17 persen pada 2020 lalu, dipastikan kinerja Pemda Parigi Moutong naik 0,8 persen dari 2019.
Penilaian tersebut, kata dia, bertujuan untuk memastikan akuntabilitas kinerja ditingkat pemerintah maupun perangkat daerah. Apakah telah sesuai dengan norma yang diatur dalam tata kelola pemerintahan.
“Intinya, apakah penggunaan sumberdaya dalam hal ini terkait anggaran itu, betul-betul dapat dibuktikan dengan kinerja yang naik atau turun,” katanya.
Demi mencapai nilai BB, kata dia, ada beberapa tahapan yang perlu disampaikan atau disosialisasi kepada seluruh stakeholder, diantaranya jumlah yang diikut sertakan dalam penilaian SAKIP.
Sedangkan nilai B yang telah dicapai merupakan sepertiga dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap Pemda.
Sementara untuk naik ke nilai BB, minimal dua pertiga dari jumlah OPD.
“Jadi kalau untuk di Parigi Moutong, ada 58 OPD, ada 26 OPD yang diikut sertakan dalam penilaian SAKIP itu,” ujarnya.
Dia menambahkan, hal itu akan menjadi tantangan tersendiri, khususnya di bagian organisasi.
Sebab, mereka yang melakukan inisiasi dalam proses itu.
Sementara, pihak Bappelitbangda hanya membantu untuk memastikan terkait kualitas perencanaan di setiap OPD.
“Karena yang dinilai pada SAKIP itu, perencanaan. Bagaimana dilaksanakan dan bagaimana dilaporkan. Apakah semua tahapan memenuhi unsur-unsur formal yang menjadi dasar penilaian SAKIP,” kata Ikbal.
Terkait apa yang perlu dimaksimalkan, diakuinya sangat substansi, karena dalam dokumen perencanaan, baik RPJMD, Restra RKPD maupun Renja, yang dilihat, bagaimana menyusun penanda keberhasilan rencana.
Misalnya, sasaran dalam hal meningkatkan rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah.
Upaya yang dibuat OPD terkait melalui program dan sub kegiatannya harus relevan dengan indikatornya.
“Itu yang dinilai secara substansi. Kemudian indikator-indikator yang digunakan dalam program kegiatan itu,” terangnya.
Namun, pihaknya optimis, di tahun depan dapat mencapai nilai BB pada SAKIP, karena target tersebut menjadi keinginan bersama, dan pihaknya siap memfasilitasi seluruh OPD.
“Apalagi, tiga tahun terakhir nilai SAKIP Parigi Moutong capai nilai B,” pungkasnya.
Laporan : Roy Lasakka
