JURNAL LENTERA, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata di Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui pelatihan jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) jenjang ahli muda.
Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulteng sebagai upaya menyiapkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berdaya saing.
Pelatihan tersebut telah berlangsung pada 19-28 November 2025, dan diikuti oleh 32 pejabat fungsional dari berbagai kabupaten dan kota di Sulteng. Para peserta dibekali kompetensi teknis dan strategis untuk memperkuat pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
BACA JUGA: Kemenpar Luncurkan MaiA, Kecerdasan Buatan Perkuat Transformasi Pariwisata 5.0
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini M. Paham, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas Kemenpar sebagai instansi pembina nasional jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan Ekraf.
BACA JUGA: Kemenpar Perkuat Kampanye BBWI Lewat Famtrip Budaya NTB
“Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu pejabat fungsional yang berperan langsung dalam pengembangan sektor pariwisata dan Ekraf nasional,” ujar Martini yang akrab disapa Diah di Jakarta, Sabtu, 6 Desember 2025.
Ia pun mengapresiasi inisiatif BPSDM Sulteng yang dinilai mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan kapasitas ASN.
“Ini merupakan langkah positif yang menunjukkan bagaimana Kemenpar dapat berkolaborasi dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah,” katanya.
Menurutnya, pejabat fungsional adyatama kepariwisataan dan Ekraf memiliki posisi strategis dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehinga, penguatan kompetensi menjadi kebutuhan yang harus mendapat perhatian bersama.
Ia menegaskan, peningkatan kapasitas ASN sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang menempatkan pengembangan kompetensi dan karier pejabat fungsional sebagai prioritas.
Kebijakan tersebut sekaligus mendukung agenda Asta Cita Presiden untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Selama pelatihan, peserta dibekali enam kompetensi utama, meliputi penguatan kerja sama dan pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata dan ekraf, pengelolaan destinasi dan infrastruktur pariwisata, pendanaan pariwisata dan ekraf, pengembangan industri serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga penguatan ekonomi kreatif dan pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata.
Tidak hanya mendapatkan materi di dalam kelas, para peserta juga mengikuti studi lapangan di Desa Wisata Towale, Kabupaten Donggala.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman langsung terkait strategi pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para pejabat fungsional adyatama mampu meningkatkan kompetensi sekaligus mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh untuk memperkuat kinerja sektor pariwisata di daerah masing-masing,” pungkasnya.
Laporan : Multazam
