JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disediakan oleh Bulog.
Hal tersebut menjadi langkah penting untuk menanggulangi tren kenaikan harga beras yang terjadi di 214 kabupaten/kota.
“Tolong, manfaatkan beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog untuk melakukan intervensi harga di 214 daerah ini,” ujar Tito saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) stabilisasi harga beras di 214 pemerintah daerah secara virtual dari Jakarta, Kamis, 4 September 2025.
Beras, yang merupakan komoditas utama, turut berkontribusi besar terhadap inflasi, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 September 2025 menunjukkan.
BACA JUGA: Instruksi Mendagri: Pemda Harus Aktif Turunkan Harga Pangan Lewat GPM
Mendagri mengungkapkan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025, meningkat menjadi 214 daerah, dari sebelumnya hanya 200 daerah pada pekan ketiga Agustus 2025.
BACA JUGA: Mendagri Dorong Pemda Permudah Perizinan Usaha untuk Tingkatkan PAD
Untuk merespons situasi ini, pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog, berencana menggelar operasi pasar untuk menyalurkan beras SPHP.
Ia memastikan, pihaknya akan memantau secara ketat daerah-daerah yang berkomitmen mendukung penyaluran tersebut.
Ia bahkan mengimbau Pemda di 214 daerah untuk segera berkoordinasi dengan Bulog agar penyaluran beras SPHP berjalan optimal.
“Kemudian memastikan program ini dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan,” katanya.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengaku optimis harga beras akan kembali stabil jika operasi pasar ini dijalankan dengan efektif dalam waktu tertentu.
“Kami yakin, jika dilakukan secara terus-menerus hingga Desember, harga beras akan terus menurun,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025.
Ia lantas memastikan seluruh jajaran Bulog di daerah akan mengawasi dan memantau penyaluran beras untuk memastikan kebutuhan daerah dapat terpenuhi dengan baik.
“Gudang-gudang Bulog di daerah akan melayani seluruh permintaan dari masing-masing wilayah, baik kabupaten, kota, hingga kecamatan,” tandasnya.
Laporan : Miswar
Respon (2)