JURNAL LENTERA, SEMARANG – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan keyakinannya bahwa target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai ketahanan pangan pada 2027, akan tercapai.
Optimisme ini didukung oleh kolaborasi lintas sektor, mulai dari kementerian/lembaga terkait hingga stakeholder di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
Namun, ia meminta fokus pada upaya ketahanan pangan di tingkat desa melalui pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pendamping desa.
BACA JUGA: Kemendes PDT Luncurkan Program Pemuda Pelopor Desa
“Desa di Jawa Tengah memiliki jumlah yang paling banyak. Jika semua desa ini berhasil mewujudkan ketahanan pangan, swasembada pangan akan lebih cepat tercapai,” ujar Yandri, dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa, 31 Desa 2024.
BACA JUGA: Kemendagri Dorong Pendataan Irigasi Daerah untuk Swasembada Pangan
Ia mengaku keyakinannya tersebut, juga diperkuat oleh terbitnya Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur bahwa sekurang-kurangnya 20 persen dari total dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan.
Desa diharapkan dapat memanfaatkan potensi lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus menggunakan BUMDes untuk menciptakan perputaran ekonomi di desa.
“Kita pastikan dana desa ada jejaknya. Melalui BUMDes, modal yang diberikan akan terus bertambah setiap tahun sehingga desa dapat memperoleh penghasilan lebih besar,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah pusat menekankan pentingnya kerja sama antar kementerian, bupati/wali kota, dan Gubernur Jawa Tengah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Ia menegaskan, komitmen pemerintah untuk menghentikan impor bahan pangan seperti beras, gula, jagung, dan garam.
“Presiden memerintahkan untuk tidak cengeng, tidak minder, dan tidak pesimis. Mulai besok, kita tidak akan impor beras, gula, jagung, atau garam lagi,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan kepada petani, kata dia, pemerintah akan membeli seluruh hasil panen gabah dan jagung yang tidak terserap pasar dengan harga menguntungkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Diketahui, rapat terbatas ini bertujuan menyatukan persepsi seluruh pihak terkait untuk mencapai swasembada pangan pada 2027. Beberapa langkah strategis yang dibahas meliputi peningkatan jaringan irigasi di Jawa Tengah, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal melalui program MBG, perbaikan budidaya ikan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular berbasis sampah dan limbah. Bahkan, rehabilitasi mangrove dan pengembangan silvofishery.
Menurutnya, dengan kerja sama yang solid antar stakeholder, Indonesia tidak hanya ditargetkan bebas impor pangan, tetapi juga menuju swasembada energi dan hilirisasi sebagai bagian dari program prioritas nasional.
“Kerja sama yang baik akan memudahkan Indonesia menjadi negara maju selambat-lambatnya pada 2045,” pungkasnya.
Laporan : Miswar
Respon (2)