JURNAL LENTERA – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, diharapkan terlibat dalam penanganan stunting.
“Seluruh kepala OPD, tidak hanya satu atau dua OPD saja, tetapi semuanya harus terlibat dalam penanganan stunting,” ujar Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parimo, Ir. Lewis, saat membacakan sambutan Bupati yang membuka secara langsung kegiatan Lokakarya II percepatan penanganan dan penurunan stunting di 2022, yang dilaksanakan di aula Kantor Bappelitbangda setempat, Senin (20/12/2021).
Dia mengatakan, kegiatan Lokakarya ini bertujuan membantu pemerintah dalam menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) terhadap intervensi gizi spesifik maupun sensitif.
BACA JUGA: Stunting di Parigi Moutong Periode Januari 2021 Alami Penurunan 11,4 Persen
BACA JUGA: Buka Rembuk Stunting, Wabup Badrun Berpesan Perkuat Komitmen
Stunting, kata dia, adalah masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama.
Sehingga, mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
Berdasar global nutrition report pada 2018, sekitar 150,8 juta atau 22,2 persen balita di dunia mengalami stunting.
Khusus di Indonesia sendiri merupakan negara ke lima dengan jumlah balita tertinggi yang mengalami stunting mencapai 30,8 persen.
Olehnya, melalui kegiatan Lokakarya ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang situasi kejadian stunting di Kabupaten Parimo. “Sehingga bisa membantu Pemda Kabupaten Parimo menyusun strategi percepatan penurunan stunting,” tandasnya.
BACA JUGA: Monitoring Desa Lokus, Pemda Parimo Gelar Rakor Percepatan Penurunan Stunting
Laporan : Novita Ramadhan