JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong baru menuntaskan 60 persen sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dari total 114 SMP dalam kurun waktu tiga tahun. Sarpras pendidikan tersebut meliputi penyediaan toiltet dan sanitasi yang layak, perpustakaan sekolah, laboratorium, ruang guru, ruang kepala sekolah, rumah dinas guru, ruang kelas serta sarana penunjang lainnya.
Sedangkan untuk jenjang SD dan Taman Kanak-Kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih perlu dilakukan pendampingan khusus, terutama dalam pemutakhiran data usulan sarpras ke dalam data pokok pendidikan (dapodik).
BACA JUGA: Pemprov Sulteng-Yayasan SSB Sigi Kerja Sama Tingkatkan Mutu Pendidikan
Menurut Pj Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo Djanggola, upaya menuntaskan sarpras pendidikan tersebut sebagai langkah Pemda setempat untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).
Berkaitan dengan itu, kata dia, penting untuk diketahui terkait kepatuhan maupun tertibnya pengelolaan keuangan negara dan daerah, baik dari segi tahapan perencanaan hingga pemutakhiran data usulan bantuan sarpras melalui dapodik.
BACA JUGA: Perhatikan Pendidikan Anak Usia Dini
“Hal itu berkaitan pula pada saat pelaksanaan pengelolaan bantuan maupun pasca telah diterimanya bantuan hingga pemanfaatan atau pemeliharaan aset pembangunan dan rehabilitasi sekolah,” ujar Richard, dalam sambutannya secara daring pada pembukaan kegiatan sosialisasi kebijakan pelaksanaan bantuan sarpras pendidikan jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong di Aula SPNF SKB Songulara, Kamis, 13 Juni 2024.
Ia mengatakan, pelaksanaan kebijakan bantuan sarpras pembangunan dan rehabilitasi sekolah khususnya pekerjaan konstruksi rehabilitasi maupun pembangunan dari tahun ke tahun terus mengalir diberikan kepada satuan pendidikan, mulai dari jenjang TK/PAUD, SD hingga SMP.
Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dan Pemda setempat dalam mensinergikan program agar sejalan.
“Saya sangat mengapresiasi pihak Disdikbud Parigi Moutong yang terus berupaya melakukan pendampingan-pendampingan maupun sosialisasi hingga memberikan bimbingan kepada satuan pendidikan mulai dari jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP. Tentu, tujuannya agar apa yang ditargetkan pemerintah pusat dalam memenuhi standar sarpras pendidikan menuju standar nasional pendidikan (SNP) bisa tercapai di Parigi Moutong,” katanya.
Ia berharap, untuk penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan dengan form PUPR dan pemutakhiran data sarpras dapodik sebagai basis perhitungan maupun landasan perencanaan DAK fisik bidang pendidikan dapat disosialisasikan dengan baik.
“Selain itu, berikan pendampingan khusus agar tujuan sasaran dan target Pemda Parigi Moutong, khususnya Disdikbud untuk menyediakan sarpras yang cukup, layak, nyaman hingga berstandar nasional dapat tercapai. Dengan begitu, target mencerdaskan anak-anak peserta didik dapat pula kita capai,” ujar Richard.
Laporan : Multazam
