Ragam  

Pemda Parigi Moutong Targetkan Universal Coverage Jamsostek 2025

Pemda Parigi Moutong Targetkan Universal Coverage Jamsostek 2025
Pj Bupati Richard, memimpin rapat monitoring dan evaluasi kepesertaan Jamsostek bagi non ASN, aparat desa, perangkat BPBD, RT/RW, LPM Desa, PPKBD dan Sub PPKBD, pekerja rentan, serta pekerja di sektor jasa konstruksi tahun 2024, di Kantor Bupati setempat, Selasa, 4 Maret 2025. (Foto: Dok Diskominfo Parigi Moutong)

JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar rapat monitoring dan evaluasi kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi non Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat desa, perangkat BPBD, RT/RW, LPM Desa, PPKBD dan Sub PPKBD, pekerja rentan, serta pekerja di sektor jasa konstruksi tahun 2024, Selasa, 4 Maret 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Parigi Moutong, dipimpin langsung Pj Bupati, Richard Arnaldo, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Zulfinasran, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Dorong PEKNAS Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Richard menyampaikan apresiasi atas upaya BPJS Ketenagakerjaan yang telah mendukung optimalisasi program Jamsostek melalui regulasi yang diterbitkan oleh Pemda Parigi Moutong.

BACA JUGA:  Equator Run 10K di Parimo Digelar 26 Oktober

“Kami berterima kasih atas sinergi yang telah terjalin. Program ini sangat penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja, terutama bagi pekerja rentan dan non ASN,” ujarnya.

BACA JUGA: Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Pemda Parigi Moutong

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Parigi Moutong, Arfandi, memaparkan perkembangan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kabupaten Parigi Moutong.

Ia menyebutkan, jumlah penerima manfaat program Jamsostek sejak 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2024.

Diskusi dalam rapat tersebut membahas percepatan UCJ 2025, termasuk perlindungan bagi non ASN Puskesmas, RT/RW, LPM Desa, PPKBD/Sub PPKBD, Linmas, serta pekerja di lingkungan Pemda dan desa yang belum terdaftar.

Selain itu, dibahas pula upaya peningkatan kepatuhan sektor jasa konstruksi dan perlindungan pekerja rentan untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.

BACA JUGA:  Gubernur Sulteng Temui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Rapat ini juga dirangkaikan dengan penyerahan simbolis manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah penerima, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Parigi Moutong.

Laporan : Miswar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *