JURNAL LENTERA, JAKARTA – Pemerintah mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang mencakup Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pengangkatan CPNS ditargetkan rampung paling lambat Juni 2025, sementara pengangkatan PPPK tahap I dan II diselesaikan maksimal Oktober 2025.
Percepatan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, di Jakarta, pada Senin, 17 Maret 2025.
“Pengangkatan CASN dipercepat, yakni CPNS paling lambat Juni dan PPPK seluruhnya selesai Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan,” ujarnya Prasetyo.
BACA JUGA: Pemerintah Tetapkan Tiga Wilayah di Kepri Proyek Percontohan Transmigrasi
Ia mengimbau seluruh instansi pusat dan daerah segera melakukan analisis serta simulasi untuk menyesuaikan proses pengangkatan dengan kemampuan masing-masing, tanpa mengabaikan prinsip meritokrasi.
Langkah ini disebut sebagai komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
BACA JUGA: Pemerintah Gelontorkan Anggaran Triliunan Bagi THR ASN 2025
Ia menegaskan, tahun ini menjadi kesempatan terakhir bagi tenaga non-ASN untuk diangkat melalui kebijakan afirmatif. Setelahnya, seluruh pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen reguler.
“Pengangkatan ASN bukan hanya soal membuka lapangan kerja, tetapi untuk menjamin pelayanan optimal bagi masyarakat,” tegas Prasetyo.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini, menjelaskan percepatan ini dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terkait kesiapan instansi.
Awalnya, pengangkatan CPNS direncanakan Oktober 2025, dan PPPK pada Maret 2026. Namun, simulasi terbaru yang dilakukan Kementerian PANRB, BKN, dan instansi terkait memungkinkan percepatan, yang mendapat persetujuan langsung dari Presiden.
“Pemerintah berhasil menemukan mekanisme percepatan, dan Presiden memberikan arahan yang berpihak pada rakyat serta CASN,” katanya.
Ia menekankan, kini peran aktif Kementerian, Lembaga, dan Pemda menjadi kunci keberhasilan pengangkatan CASN tepat waktu, dengan menyusun perencanaan berbasis simulasi dan kesiapan untuk memenuhi seluruh persyaratan.
“Langkah ini dinilai sebagai kebijakan nasional yang optimal dan akomodatif dalam menjamin hak-hak CASN serta memberikan kepastian hukum dan administratif dalam proses pengangkatan ASN tahun ini,” ungkapnya.
Laporan : Miswar
