JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan evaluasi terhadap kualitas demokrasi daerah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Periode 2025 Tahun Anggaran 2026 yang digelar di salah satu hotel di Palu pada Kamis, 12 Februari 2026.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Dra. Novalina, M., mewakili gubernur dan dihadiri para narasumber, tim ahli, serta enumerator IDI yang akan terlibat langsung dalam proses pengumpulan maupun verifikasi data demokrasi di daerah.
Novalina menegaskan, Pemprov Sulteng memandang demokrasi yang sehat dan kuat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Demokrasi yang berkualitas akan melahirkan kebijakan publik yang responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“IDI bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
IDI mengukur perkembangan demokrasi di daerah melalui tiga aspek utama, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi.
“IDI menjadi potret kebebasan berdemokrasi masyarakat sipil sekaligus gambaran pelaksanaan hak-hak politik warga dalam melihat kualitas demokrasi di daerah,” katanya.
Hasil pengukuran IDI diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam memperkuat partisipasi publik, menjaga kebebasan berpendapat, serta meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah.
Ia lantas mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, partai politik, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama menjaga iklim demokrasi yang kondusif, damai, dan bermartabat.
“Demokrasi bukan hanya tentang proses pemilihan umum, tetapi juga bagaimana kita membangun budaya dialog, toleransi, serta penghormatan terhadap perbedaan. Sulteng adalah daerah yang majemuk, dan keberagaman adalah kekuatan kita,” ungkapnya.
Ia menekankan, pentingnya proses pengumpulan data dan verifikasi yang objektif, independen, dan profesional agar hasil IDI benar-benar mencerminkan kondisi riil demokrasi di daerah.
Demokrasi yang kuat akan menciptakan stabilitas daerah. Stabilitas tersebut akan mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulteng yang telah menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan FGD, serta kepada seluruh narasumber maupun peserta yang berkontribusi dalam penyusunan IDI.
“Kami berharap forum ini menjadi ruang dialog yang produktif, terbuka, dan solutif. Sampaikan gagasan dan masukan secara konstruktif demi perbaikan bersama,” pungkasnya.
Diektahui, IDI Sulteng tahun 2024 tercatat mengalami kenaikan tipis. Namun di balik peningkatan tersebut, terjadi pergeseran signifikan pada tiga aspek utama penyusun indeks.
Aspek kebebasan justru mengalami penurunan tajam sebesar 14,53 poin, yang dipicu melemahnya indikator kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik BPS Dr. Daryanto, M.M., Kepala Badan Kesbangpol Sulteng Drs. Dahri Saleh, M.Si., bersama perwakilan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan unsur Forkopimda.
Laporan : Mifta’in
