JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menargetkan peningkatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Ruang Polibu, Senin, 12 Januari 2026.
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Sulteng, Nelson Metubun, S.P., M.P., sebagai bagian dari upaya memperluas layanan keuangan yang inklusif dan merata bagi masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini turut menghadirkan pihak Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng, industri jasa keuangan, serta jajaran perangkat daerah dan instansi vertikal yang tergabung dalam TPAKD.
BACA JUGA: Pelatihan Bahasa Mandarin Jadi Strategi Pemprov Sulteng Tekan Masuknya Tenaga Luar
Nelson Metubun mengatakan, TPAKD memiliki peran strategis sebagai akselerator peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah.
BACA JUGA: Pelantikan JPT Pemprov Sulteng Dinilai Sesuai Merit System oleh BKN
Akses keuangan yang inklusif dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat UMKM, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko ekonomi dan finansial.
“TPAKD menjadi wadah koordinasi dan akselerasi program akses keuangan daerah agar kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Sulteng menargetkan skor IKAD meningkat dari 3,61 pada tahun 2025 menjadi 3,64 pada tahun 2026. Dengan proyeksi kenaikan sebesar 0,03 hingga 0,04 setiap tahun, pemerintah daerah optimistis skor IKAD 3,76 dapat tercapai pada 2030.
Menurutnya, target tersebut menegaskan komitmen Pemprov Sulteng untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang adil, aman, dan berkelanjutan terhadap layanan keuangan formal.
“Melalui Rakor TPAKD, diharapkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, BI, OJK, serta industri jasa keuangan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (4)