JURNAL LENTERA, BANDAR LAMPUNG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto, menandatangani Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 yang menetapkan alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan.
Langkah ini diambil untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional yang ditargetkan tercapai pada 2027.
“Alokasi ini minimal 20 persen, bahkan bisa lebih untuk desa yang memiliki potensi pertanian. Ini untuk memastikan Dana Desa dimanfaatkan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa,” ujar Yandri, dalam rapat koordinasi bidang pangan di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu, 28 Desember 2024.
BACA JUGA: Kementrans dan Kemenkes Kolaborasi Dorong Kawasan Sehat
Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Yandri memaparkan rencana penyusunan modul desa tematik. Modul ini akan membimbing desa-desa untuk fokus pada komoditas unggulan masing-masing, seperti Desa Padi, Desa Jagung, Desa Cabe, dan lainnya.
“Kami akan rapat paripurna untuk merancang modul ini. Nantinya, modul ini akan disosialisasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada kepala daerah dan kepala desa,” katanya.
BACA JUGA: Kemendagri Beri Dorongan Pemda Tingkatkan Produksi Beras Kendalikan Harga Pangan
Desa Tematik, kata dia, diharapkan dapat menjadi tulang punggung program ketahanan pangan, sekaligus menurunkan angka kemiskinan melalui optimalisasi Dana Desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Untuk memastikan implementasi tepat sasaran, Kemendes PDT menggandeng Kejaksaan Agung melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang mengawasi penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa.
“Dana Desa dapat dimanfaatkan BUMDes untuk memperkuat modal usaha, sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap pembangunan desa. Kami juga mengundang Menko Pangan bapak Zulkifli Hasan untuk hadir dalam acara Kick Off Desa Tematik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada awal 2025. Acara ini akan menjadi momentum peluncuran Festival Bangun Desa se-Indonesia, dengan puncak kegiatan direncanakan pada Agustus 2025,” ungkapnya.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat target swasembada pangan dari 2029 menjadi 2027. Langkah ini termasuk menghentikan impor beras, garam, jagung, dan gula konsumsi mulai 2025.
“Optimalisasi fasilitas pendukung, seperti irigasi di dua juta hektare lahan tadah hujan, akan menjadi prioritas,” ujarnya.
Laporan : Multazam
Respon (2)