JURNAL LENTERA, JAKARTA – Sepanjang 2022, di Indonesia tercatat mengalami 3.544 kejadian bencana yang mengakibatkan ratusan korban jiwa dan ribuan orang luka-luka.
Bencana yang terjadi sepanjang 2022, juga mengakibatkan jutaan orang mengungsi dan merusak puluhan ribu rumah serta fasilitas umum, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun tempat peribadatan.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan prima untuk melindungi masyarakat dari resiko bencana.
“Pelayanan prima untuk melindungi masyarakat, termasuk dari risiko bencana adalah prioritas kita,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada penutupan rapat koordinasi nasional (Rakornas) penanggulangan bencana 2023, yang diselenggarakan di Jakarta International Expo, Jl. H. Benyamin Sueb Nomor 12 Jakarta Utara, Kamis, 2 Maret 2023.
Wapres Ma’ruf mengingatkan, dalam hal penanggulangan bencana, Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024 sebagai pedoman.
Dimana visi besar RIPB untuk mewujudkan Indonesia tangguh bencana demi pembangunan berkelanjutan.
BACA JUGA: Wapres Pimpin Langsung Rapat Bahas Stunting di Sulawesi Barat
“Tangguh bencana berarti Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari segala macam bencana secara tepat waktu, efektif serta efisien. Hal itu demi mempertahankan dan melanjutkan kinerja, serta raihan prestasi Indonesia selama ini,” ujar Wapres Ma’ruf.
BACA JUGA: Wapres : Perbaiki Kualitas Semua Unit Layanan Polri
Ia menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan bencana, agar memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari resiko bencana.
Ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga secara kultural.
Sehingga, perlu adanya kolaborasi antarpemangku kepentingan, khususnya dalam pembiayaan bencana, baik dari sektor privat, dunia usaha, maupun sektor publik atau pemerintah.
“Perlunya peningkatan kerangka berpikir sadar bencana, termasuk dalam sisi pembiayaan,” ujarnya.
Menurutnya, mitigasi dari hulu ke hilir dalam menanggulangi bencana harus diperkuat untuk menekan dampak kerugian akibat bencana.
Semua unsur terkait harus terus menjaga komitmen penanggulangan bencana.
Dia berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menjadi ujung tombak penanggulangan bencana dengan mendorong kemandirian serta membangun modal sosial untuk masyarakat.
“Pemda perlu membangun modal sosial masyarakat untuk mendorong kemandirian dalam mengurangi resiko bencana,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah berpesan agar BNPB, BPPD dibantu unsur TNI-Polri dan para stakeholder terkait agar tidak hanya berfokus terhadap fase tanggap darurat.
Namun, harus berfokus pula terhadap fase pencegahan terjadinya bencana.
Dia pun menyampaikan, harapan Presiden Joko Widodo kepada BNPB dan seluruh pemangku kepentingan, agar dapat semakin meningkatkan kemampuan serta kapasitas lembaga, khususnya dalam menangani bencana di Tanah Air.
“Mudah-mudahan nanti kemampuan dan kekuatan kita dalam menghadapi bencana ini lebih baik serta meningkat lagi,” tandasnya.
Sumber : Humas Setwapres
