Example 970x250

Gubernur Gorontalo Boyong Enam Kepala Daerah Temui Menteri PU Bahas Infrastruktur dan Sekolah Rakyat

Gubernur Gorontalo Boyong Enam Kepala Daerah Temui Menteri PU Bahas Infrastruktur dan Sekolah Rakyat
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memboyong enam kepala daerah kabupaten/kota menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, di Jakarta pada Kamis, 8 Mei 2025. (Foto: Dok Kementerian PU)

JURNAL LENTERA, JAKARTA – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memboyong enam kepala daerah kabupaten/kota menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, di Jakarta pada Kamis, 8 Mei 2025. Enam kabupaten/kota tersebut, yakni Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato, serta Wakil Walikota Gorontalo.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang mendesak di Provinsi Gorontalo.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Gorontalo memaparkan kondisi infrastruktur terkini serta program prioritas di masing-masing wilayah. Usulan mencakup penyelesaian Waduk Bulango Ulu, pembangunan jaringan sekunder dan tersier Bendungan Randangan untuk mendukung perluasan sawah 7.000 hektare.

BACA JUGA: Pemprov Sulteng Akan Kawal Program Sekolah Rakyat Prabowo

Selain itu, infrastruktur Jalan Layang Simpang Lima Telaga, GORR Segmen III, dan pembangunan sumur bor irigasi.

Menanggapi hal itu, Dody Hanggodo mengaku menyambut positif aspirasi tersebut dan menyatakan Kementerian PU siap mendukung pengembangan infrastruktur di Provinsi Gorontalo.

BACA JUGA:  Dorong Ekonomi Desa, Mendes Yandri Serahkan 326 Akta Koperasi di Serang

BACA JUGA: Kementerian PU dan Ombudsman RI Sepakat Perkuat Pelayanan Publik

“Kami akan pelajari setiap usulan dan koordinasikan dengan direktorat teknis terkait. Beberapa di antaranya, seperti pembangunan sumur bor untuk irigasi, bisa segera ditindaklanjuti karena mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Selain infrastruktur fisik, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan.

Ia menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat harus dipercepat untuk menjamin hak pendidikan masyarakat kurang mampu, sesuai amanat konstitusi.

“Sekolah Rakyat adalah wujud nyata tanggung jawab negara terhadap masyarakat miskin. Kami butuh dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dalam hal kesiapan lahan bersertifikat untuk pembangunan,” katanya.

Gusnar Ismail pun menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam mendukung program Sekolah Rakyat di semua jenjang. Mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

BACA JUGA:  Pemeriksaan Kesehatan CJH di Parigi Moutong Diperketat

“Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, kami telah siapkan lahan dan dokumen pendukung, dan telah mendapat restu dari Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kemendikdasmen. Kami siap melaksanakan,” ungkapnya.

Diakhir pertemuan dilakukan penyerahan dokumen usulan strategis dari masing-masing enam kepala daerah di Provinsi Gorontalo. Dokumen usulan strategis tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan Kementerian PU ke depan.

Laporan : Multazam