JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 secara hati-hati, kredibel, dan adaptif terhadap dinamika perekonomian global yang semakin kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan Menkeu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait laporan realisasi Semester I dan prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Jakarta, pada Kamis, 3 Juli 2025.
“APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan global yang terus berubah cepat, serta munculnya prioritas-prioritas baru dari presiden dalam upaya mendorong kinerja ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan negara,” ujarnya.
BACA JUGA: Dorong Ekonomi Desa, Mendes Yandri Serahkan 326 Akta Koperasi di Serang
Menurutnya, dalam kondisi ketidakpastian global, APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. APBN 2025 diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai penyeimbang (stabilizer), peredam gejolak (shock absorber), dan motor penggerak pertumbuhan melalui kebijakan fiskal countercyclical.
BACA JUGA: Terseret OTT KPK, Menteri PU Copot Tiga Pejabat BBPJN Sumut
“Selain menjaga stabilitas, APBN juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan mempercepat transformasi struktural ekonomi nasional,” katanya.
Ia menjelaskan, APBN 2025 juga akan difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan koperasi Merah Putih, dan pembangunan perumahan.
“Program-program tersebut diharapkan berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat serta daya tahan ekonomi nasional,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Banggar DPR RI terhadap proyeksi defisit anggaran 2025 sebesar 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), serta persetujuan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup defisit. Hal ini dinilai strategis untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tekanan global.
Selain itu, pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi belanja pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas anggaran serta efektivitas program. Di sisi penerimaan, optimalisasi pendapatan negara terus dilakukan melalui pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Pemerintah mengapresiasi peran DPR dalam mengawal pelaksanaan APBN agar tetap sehat, kredibel, dan mampu menjawab tantangan ekonomi ke depan,” ungkapnya.
Laporan : Multazam
Respon (1)