JURNAL LENTERA, DENPASAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menegaskan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih telah terbentuk di seluruh daerah.
Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih, yang ditetapkan pada 27 Maret 2025.
“Inpres tersebut diperkuat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 yang mengamanatkan pembentukan Satgas di tiga level, yaitu Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota,” ujar Tito dalam rapat konsolidasi satgas nasional dan percepatan operasionalisasi kopdeskel merah putih di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Jum’at, 8 Agustus 2025.
BACA JUGA: Mendagri Tekankan Pentingnya Distribusi dan Subsidi Transportasi untuk Stabilkan Harga Beras
Ia menyampaikan perkembangan pembentukan Satgas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ia merinci provinsi yang telah berhasil membentuk Satgas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara tuntas, di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, dan Bali.
BACA JUGA: DPR Sahkan 10 RUU Kabupaten/Kota Jadi UU
Namun, ada sejumlah provinsi yang masih belum membentuk Satgas secara lengkap, seperti Jawa Tengah (10 kabupaten/kota belum terbentuk), Sumatera Utara (9 kabupaten/kota), dan Sumatera Barat (14 kabupaten/kota).
Bahkan, beberapa provinsi seperti Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan belum membentuk Satgas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia lantas menekankan pentingnya kelengkapan data dan pemantauan terus-menerus terhadap pembentukan Satgas ini.
“Kami akan terus memantau dan melengkapi data dari seluruh daerah, serta memastikan setiap daerah segera membentuk Satgas,” katanya.
Ia mengimbau para gubernur untuk segera menggelar pertemuan dengan seluruh Satgas provinsi dan kabupaten/kota, serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti Pertamina, Pupuk, dan PLN.
“Rapatnya harus lebih teknis, sehingga bisa betul-betul riil di lapangan,” pungkasnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri PANRB Rini Widyantini.
Selain itu, hadir pula para gubernur dan pejabat daerah dari berbagai provinsi yang mewakili gubernur masing-masing.
Laporan : Mifta’in
Respon (2)