JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah segera mempercepat pendataan masyarakat terdampak bencana serta menyiapkan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang berstatus clear and clean.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk mempercepat penanganan pascabencana agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Tito menyampaikan, pemerintah pusat bersama sejumlah pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun sebanyak 2.600 unit huntap bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
BACA JUGA: Kemendagri Targetkan Perekaman Data Kependudukan Capai 100 Persen
Kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam menyediakan data korban yang akurat serta lahan yang clear and clean. Lahan yang dimaksud harus memiliki kepastian hukum, aman secara teknis, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta berada dekat dengan fasilitas sosial seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
BACA JUGA: BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Peningkatan Curah Hujan
“Semakin cepat daerah menyiapkan lahan yang clear and clean, maka pembangunan akan semakin cepat. Tidak mungkin pembangunan dilakukan tanpa kejelasan lahan,” ujar Tito saat menghadiri rapat pembahasan huntap pascabencana di wilayah Sumatra secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, pada Kamis, 25 Desember 2025.
Ia mengungkapkan, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, pembangunan serupa akan segera menyusul di Aceh dan Sumatera Barat seiring dengan kesiapan lahan serta kelengkapan data di masing-masing daerah.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk Aceh dan Sumbar,” katanya.
Ia lantas mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan penyiapan lahan pembangunan. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto, telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain pembangunan huntap melalui skema gotong royong, pemerintah juga menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit yang lebih besar.
Dengan skema tersebut, ia pun memastikan seluruh korban terdampak tetap tertangani. Termasuk masyarakat dengan kategori kerusakan rumah ringan dan sedang.
“Kepada para gubernur agar segera mengkoordinasikan pendataan dengan bupati dan wali kota untuk kerusakan ringan dan sedang, dilakukan by name by address dan diserahkan kepada BNPB untuk diverifikasi, sehingga bantuan bisa segera disalurkan,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (1)