JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, membeberkan berbagai tantangan berat yang tengah dihadapi keuangan daerah saat menghadiri rapat kerja pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan di Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kamis, 7 Mei 2026.
Dalam forum yang dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD), stakeholder, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa itu, Erwin menegaskan pentingnya menentukan program prioritas di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi fiskal.
“Pelaksanaan rapat kerja langsung ini telah direncanakan sejak awal pelantikan. Dengan melibatkan seluruh OPD, stakeholder bersama pemerintah kecamatan hingga desa, dan akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong,” ujarnya.
Menurutnya, rapat kerja tersebut menjadi wadah menyerap langsung aspirasi masyarakat dan pemerintah desa sekaligus menyinkronkan kebutuhan lapangan dengan hasil Musrenbang serta reses DPRD Parigi Moutong.
Ia mengatakan, kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di Kecamatan Taopa dan Moutong sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memetakan persoalan prioritas di masing-masing wilayah.
Sebab, diakuinya kondisi keuangan daerah saat ini cukup berat karena kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada APBD kabupaten, tetapi juga hingga dana desa.
“Sudah tidak seperti dulu. Kabupaten juga begitu. APBD kena efisiensi, begitu juga dengan dana desa. Bahkan informasinya tahun depan akan dilakukan efisiensi lagi,” katanya.
Meski demikian, ia meminta seluruh jajaran pemerintah tetap optimistis dan mampu menyiasati kondisi tersebut melalui perencanaan yang matang dan tepat sasaran.
Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat nantinya akan dikembalikan ke daerah melalui sejumlah program nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Namun di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam merealisasikan pembangunan fisik karena terbatasnya kemampuan anggaran, ditambah beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Hanya saja daerah kesulitan merealisasikan kegiatan fisik. Apalagi daerah saat ini dibebankan dengan gaji PPPK,” ungkapnya.
Ia lantas menegaskan penggunaan anggaran daerah harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti perbaikan jembatan rusak, normalisasi sungai, abrasi pantai, hingga perbaikan jalan.
“Kalau melihat kondisi anggaran daerah, sudah hampir dipastikan kita tidak bisa membangun lagi,” tutur Erwin.
Selain persoalan infrastruktur, Pemkab Parigi Moutong juga menghadapi tantangan pembiayaan sejumlah program prioritas daerah, seperti ambulans gratis, layanan pengantaran jenazah gratis, seragam sekolah gratis, hingga pembagian gas LPG gratis.
Ia bahkan menyoroti tingginya beban anggaran BPJS Kesehatan yang mencapai lebih dari Rp21 miliar per tahun untuk mendukung program BERANI Sehat.
“Ini bagian dari upaya merealisasikan janji saya juga saat kampanye, agar tidak ada lagi pungutan bagi masyarakat yang akan berobat,” ujar Erwin.
Ia pun menyinggung rendahnya capaian pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Parigi Moutong. Dari target 170 desa, baru 29 desa yang merealisasikan program tersebut.
Kendala utama di tingkat desa adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan koperasi karena sebagian desa belum memiliki aset seluas 1.000 meter persegi.
“Saya harapkan ini menjadi prioritas bersama. Karena bukan hanya bangunan gedung saja yang disiapkan. Tetapi, juga akan ada bantuan kendaraan operasional,” katanya.
Ia pun mengaku optimistis, jika rapat kerja rutin dilakukan dan persoalan prioritas dibahas bersama lintas OPD serta pemerintah desa, maka berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara bertahap.
“Karena langsung ditinjau kepala OPD-nya dan didiskusikan untuk segera mendapatkan solusi bersama. Apa yang menjadi kewenangan kabupaten akan ditindaklanjuti, sedangkan kewenangan pusat dan provinsi akan diusulkan,” tandasnya.
Laporan : Multazam
