JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem di daerah.
Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan zakat merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial.
Ia menekankan, pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan secara biasa, tetapi membutuhkan tingkat profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi.
BACA JUGA: Samsat Digital Resmi Diluncurkan, Layanan Pajak Kendaraan Kini Lebih Mudah di Sulteng
“Tata kelola zakat yang terukur dan tepat sasaran akan memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan memperluas jangkauan bantuan sosial,” ujar Reny usai melantik pimpinan BAZNAS Sulteng periode 2025-2030 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Selasa, 25 November 2025.
BACA JUGA: Menuju Inklusi Keuangan Berkelanjutan 2026, Pemprov Sulteng Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Ia lantas memberikan apresiasi kepada jajaran BAZNAS periode sebelumnya atas kontribusi mereka. Namun, ia mengingatkan kepengurusan baru harus bekerja lebih adaptif, responsif, dan mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat kurang mampu.
Ia kemudian meminta seluruh program BAZNAS diarahkan pada kebutuhan paling mendesak, terutama penguatan ekonomi warga rentan. Program yang dinilai efektif seperti pemeriksaan kesehatan gratis, perkawinan massal, sunatan massal, pengobatan gratis, serta dukungan usaha bagi keluarga miskin diminta untuk tetap dijalankan dan ditingkatkan.
Ia menyoroti pentingnya legalitas kependudukan sebagai syarat utama warga dalam mengakses berbagai bantuan pemerintah. Program perkawinan massal yang selama ini digagas BAZNAS, menurutnya, bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi solusi konkret untuk membantu warga memperoleh dokumen resmi agar tidak terhalang mendapatkan bantuan sosial.
Ia menegaskan, Pemprov Sulteng berkomitmen memperkuat sinergi dengan BAZNAS dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Seluruh program pemerintah, mulai dari Asta Cita Presiden hingga program unggulan Pemprov Sulawesi Tengah, 9 BERANI, diminta bergerak selaras, saling melengkapi, dan memastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan.
“Penting juga menghidupkan nilai spiritualitas dalam birokrasi. Melalui program BERANI Berkah, Pemprov Sulteng kembali menerapkan kebiasaan menghentikan seluruh aktivitas kantor saat waktu shalat tiba sebagai bentuk penguatan nilai religius di lingkungan pemerintahan,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (2)