JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, menekankan pentingnya upaya lebih intensif dalam pengentasan kemiskinan di desa.
Menurutnya, kemiskinan yang masih tinggi di wilayah pedesaan berdampak pada kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan beban sosial dan ekonomi.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemanfaatan data tunggal kemiskinan guna mengidentifikasi dan menargetkan bantuan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
BACA JUGA: Mendes PDT dan Wamen Perumahan Bahas Kolaborasi Pembangunan 3 Juta Rumah di Desa
“Saya harap kerja sama ini dapat memadukan data kami, khususnya dalam pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Saya siap mendukung dengan menyediakan data konkret yang diperlukan,” ujar Yandri, saat menerima audiensi Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, di ruang kerjanya, Jakarta Selatan, Senin, 17 Februari 2025.
BACA JUGA: Mendes PDT Gandeng Mabes Polri dan Kejaksaan Awasi Dana Desa Mencapai Triliunan
Ia menjelaskan, melalui dana desa, pemerintah telah berupaya mengatasi kemiskinan dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka serta meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu di pedesaan.
BLT desa tersebut diberikan kepada keluarga miskin ekstrem, terutama lansia dan penyandang disabilitas yang tinggal di desa. Prioritas ini diambil guna memastikan bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
“Penanganan kemiskinan ekstrem melalui dana desa dialokasikan maksimal 15 persen untuk BLT Desa. Target penerima manfaat mengacu pada data pemerintah agar lebih akurat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf menyoroti tren penurunan angka kemiskinan yang masih lambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, angka kemiskinan nasional hanya turun sebesar 2,2 persen.
Presiden terpilih Prabowo Subianto bertekad untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Dalam rangka percepatan tersebut, program Makan Bergizi Gratis serta pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) akan diperkuat.
“Dalam 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 11,25 persen pada 2014 menjadi 9,36 persen pada 2023,” ungkapnya.
“Presiden Prabowo menargetkan angka kemiskinan turun hingga di bawah 5 persen pada tahun 2029, atau turun empat digit dalam kurun lima tahun. Sementara itu, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 persen pada tahun 2026,” ujar Saifullah, menambahkan.
Laporan : Miswar
Respon (1)