JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, di ruang kerjanya, Selasa, 11 Februari 2024. Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di desa.
Fahri Hamzah, mengungkapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta rumah, terdiri dari satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.
“Dari total tiga juta rumah, dua juta akan dibangun di desa, termasuk di 12.000 kawasan pesisir yang mayoritas berada di desa,” ujarnya.
BACA JUGA: Mendes PDT Gandeng Mabes Polri dan Kejaksaan Awasi Dana Desa Mencapai Triliunan
Menurutnya, desa akan menjadi bagian penting dalam program ini karena memiliki mobilisasi tinggi dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program ini juga diprediksi akan mendorong aktivitas 185 sektor terkait pembangunan perumahan di desa.
Ia lantas menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa untuk menyukseskan program tiga juta rumah ini.
BACA JUGA: Kerja Sama Kemendes PDT dan Kemenkumham Upaya Mendorong BUMDes Berbadan Hukum
“Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kementerian Desa adalah pasangan yang tepat. Pembangunan perumahan ini bukan hanya soal hunian, tetapi juga alat untuk memberantas kemiskinan,” katanya.
Yandri Susanto mengaku menyambut baik peluang kerja sama ini dan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan program tiga juta rumah.
“Banyak aspek yang bisa disinergikan antara Kementerian Desa dan Kementerian Perumahan, terutama karena dua dari tiga juta rumah yang akan dibangun berada di desa,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, kata dia, Kemendes PDT akan merancang konsep dan model pembangunan rumah di beberapa desa sebagai proyek percontohan.
Ia menyebut, program ini juga akan melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, serta pendanaan dari dana desa, bantuan luar negeri, dan alokasi dana pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Jika model ini berhasil, tinggal direplikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa. Termasuk pembangunan perumahan di kawasan pesisir, yang sebagian besar berada di desa. Kami juga sudah menyiapkan kerja sama dengan Kementerian Kelautan,” pungkasnya.
Laporan : Multazam
Respon (1)