JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas nasional di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia meminta seluruh kepala daerah segera membentuk satuan tugas (Satgas) MBG dan menunjuk ketuanya agar pelaksanaan program berjalan optimal.
Instruksi tersebut disampaikan Mendagri dalam rapat koordinasi virtual yang digelar dari kediamannya di Jakarta, Jum’at, 18 Juli 2025.
Rapat tersebut sekaligus membahas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), persiapan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia 2025.
BACA JUGA: Mendagri Dorong Penguatan BUMD untuk Kemandirian Ekonomi Daerah
“Saya minta kepala daerah segera bentuk Satgas MBG dan tunjuk ketuanya, bisa Sekda, Kepala Bappeda, Dinas Pendidikan, atau yang lain, yang penting diberi kewenangan penuh,” ujarnya.
BACA JUGA: Dorong Ekonomi Biru, Mendes PDT Dukung Inovasi Desa Pesisir Lewat Program BISA
Ia mencontohkan, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut yang telah lebih dahulu membentuk Satgas MBG yang dipimpin sekretaris daerah.
Selain pembentukan Satgas, kepala daerah juga diminta segera menetapkan titik-titik lokasi pembangunan dapur MBG atau SPPG berdasarkan kondisi geografis, keterjangkauan, dan sebaran peserta didik.
“Contohnya di Raja Ampat, awalnya tiga titik, tapi diubah jadi tujuh karena peserta didik tersebar di pulau-pulau. Kalau hanya tiga, biaya distribusi ke pulau lain jadi berat,” katanya.
Ia menekankan, pelaksanaan MBG tidak bisa diseragamkan secara nasional karena kondisi tiap daerah berbeda. Oleh sebab itu, masukan dari Pemda menjadi sangat penting dalam penentuan strategi teknis di lapangan.
“Yang paling tahu kondisi wilayah adalah kepala daerah masing-masing,” ungkapnya.
Ia lantas menyoroti manfaat ganda dari program ini, mulai dari peningkatan gizi anak hingga penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi daerah. Pembangunan dapur MBG akan melibatkan juru masak, petugas kebersihan, hingga pengelola logistik, sekaligus menyerap produk pangan lokal dalam rantai pasok.
“Off-taker-nya jelas. Ada anggaran, ada pembeli. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Rapat lanjutan akan digelar dua pekan mendatang, setelah seluruh data dan struktur Satgas daerah terkumpul oleh BGN dan Sekretariat Jenderal Kemendagri,” ujarnya.
Laporan : Multazam
