Pesan Mendagri ke Kepala Daerah, Segera Salurkan Dana Pilkada Serentak 2024

Pesan Mendagri ke Kepala Daerah, Segera Salurkan Dana Pilkada Serentak 2024
Mendagri Tito Karnavian, saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media usai menghadiri rapat evaluasi tahapan Pemilu serentak bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. (Foto: Dok Kemendagri)

JURNAL LELNTERA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah segera menyalurkan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Sebab, sumber pendanaan Pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Menteri Tito, jumlah anggaran Pilkada yang diberikan mengacu pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang telah disepakati pemerintah daerah (Pemda) dengan penyelenggara maupun aparat keamanan. Dari jumlah yang disepakati tersebut, Pemda minimal menyalurkan 40 persen pada tahun lalu, dan 60 persen diberikan tahun ini.

BACA JUGA: Fenomena Calon Perseorangan di Pilkada Parigi Moutong, Koreksi Bagi Partai Politik

“Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya mohon bantuan rekan-rekan media menyampaikan kepada seluruh kepala daerah,” ujar Tito, dihadapan awak media usai rapat evaluasi tahapan Pemilu serentak bersama Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024.

Ia mengaku pihaknya telah mengecek pencairan anggaran Pilkada di masing-masing daerah. Hasilnya masih ada penyelenggara Pilkada di daerah yang belum menerima anggaran.

“Saya minta tolong kepada rekan-rekan kepala daerah segera alokasikan anggaran yang sudah ada itu, ditransfer kepada KPUD, waktunya sudah tinggal pendek, 5 bulan lagi, KPUD perlu melakukan kesiapan banyak, termasuk logistik, mereka harus bayar,” katanya.

BACA JUGA: Jalani Tes Wawancara di KPU Parigi Moutong, Kini Peserta Perekrutan PPK Tersisa 298 Orang

Selain itu, ia mengaku mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024, yang berlangsung relatif aman dan lancar. Apalagi, proses penyelesaian gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) juga relatif cukup baik, yang ditandai tidak adanya konflik kekerasan. Namun demikian, tak bisa dinafikan masih ada sejumlah permasalahan seperti bencana alam di beberapa daerah, serta sedikit konflik masyarakat di Papua.

“Jadi intinya adalah Pemilu tersebut berlangsung 14 Februari, dan tahapan sebelumnya maupun setelahnya kita masih menunggu MK untuk legislatif, berjalan cukup baik, aman, lancar, dan kondusif,” pungkasnya.

Laporan : Multazam

Respon (4)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *