JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, desa membutuhkan tenaga pendamping desa.
Menurutnya, keberadaan tenaga pendamping desa akan terus dibutuhkan oleh masyarakat desa sepanjang masa. Tenaga pendamping desa telah memberikan kontribusi besar dalam memberikan pendampingan intensif kepada individu, masyarakat desa, dan kelembagaan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan pembangunan desa secara terpadu serta menyeluruh.
“Saya hanya minta agar soliditas di internal Pendamping Desa dikuatkan. Tujuan saya cuma satu, bagaimana keberadaan Tenaga Pendamping Profesional eksis sampai kapan pun, karena memang desa membutuhkan Tenaga Pendamping Desa,” ujar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini dalam sambutannya saat membuka Training of Trainer (ToT) peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional metode tatap muka regional IV di Jakarta pada Selasa malam, 1 Agustus 2023.
BACA JUGA: Mendagri Minta Pemda Jaga Laju Inflasi
Ia mengingatkan, agar tenaga pendamping desa terus membantu dan memfasilitasi penyusunan dan penetapan ABPBDes di 2024. Sehingga hasilnya bermanfaat bagi terwujudnya iklim ekonomi dan sumber daya manusia desa yang unggul. Termasuk juga berperan dalam keputusan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa.
BACA JUGA: Dirut Pertamina: Kolaborasi Global untuk Hadapi Trilema Energi
“TPP (Tenaga Pendamping Profesional) harus benar-benar mendampingi agar APBDes 2024 proporsinya sebesar-besarnya untuk program-program kegiatan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan SDM desa,” ungkapnya.
Keberhasilan pendamping desa, kata dia, akan menjadi indikator dan referensi data akurat yang akan dipaparkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pertemuan Rapat Kabinet Indonesia Maju. Akuntabilitas pemerintahan desa dan prospek pembangunannya juga sebagian besar dimotori oleh kerja keras tenaga pendamping desa.
Ia juga mengapresiasi kinerja pendamping desa mewujudkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) secara masif, dalam peningkatan kualitas layanan publik dan pengoptimalan aset-aset desa.
“Dan itu akan saya potret nanti secara nasional, kondisi APBDes dan kita laporkan ke Presiden. Bisa kita tunjukkan bahwa ada progres signifikan dan semua itu tidak bisa terlaksana tanpa adanya Pendamping Profesional,” tegas mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.
Laporan : Roy Lasakka Mardani/**
Respon (1)