Menhut Dorong Pertukaran Satwa Antar Lembaga Konservasi Cegah Inbreeding

JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, mendorong penguatan mekanisme pertukaran satwa antar Lembaga Konservasi (LK) sebagai langkah strategis untuk mencegah perkawinan sedarah atau inbreeding serta menjaga keberlanjutan populasi satwa di Indonesia.

Ia menegaskan, satwa yang berada di lembaga konservasi merupakan aset negara yang harus dikelola secara kolaboratif demi kepentingan pelestarian jangka panjang.

“Satwa di lembaga konservasi adalah barang milik negara yang harus dikelola bersama untuk kepentingan keberlanjutan dan peningkatan populasi,” ujar Raja Juli Antoni saat menerima Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta bersama Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan beserta jajaran di Jakarta, pada Senin, 5 Januari 2026.

Ia bahkan menekankan pentingnya pembangunan database nasional satwa yang terintegrasi di seluruh lembaga konservasi.

Basis data tersebut akan memuat informasi jumlah individu, kondisi populasi, serta kebutuhan masing-masing lembaga. Sehingga, pertukaran satwa dapat dilakukan secara terencana dan terukur.

“Dengan data yang terintegrasi, kita bisa mengetahui lembaga mana yang mengalami kelebihan populasi dan mana yang membutuhkan tambahan individu baru,” katanya.

Pengaturan jumlah individu di setiap lembaga konservasi harus dilakukan secara cermat dengan tetap mengedepankan prinsip kesejahteraan satwa. Setiap proses pertukaran maupun pelepasliaran satwa wajib melalui kajian ilmiah yang ketat.

“Kesejahteraan satwa tetap menjadi prioritas. Setiap rilis atau pertukaran harus berbasis kajian ilmiah, termasuk analisis genetik dan kelayakan sebelum dilepasliarkan,” tandasnya.

Melalui penguatan kolaborasi antar lembaga konservasi, diharapkan upaya konservasi di luar habitat alami dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan pelestarian di habitat aslinya.

“Sehingga mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia,” tandasnya.

Laporan : Miswar