JURNAL LENTERA, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) secara resmi meluncurkan Komite Bersama (KOMBERS) sebagai langkah strategis untuk memperkuat integrasi antara pendidikan, penelitian, dan layanan kesehatan nasional. Peluncuran dilakukan di Jakarta pada Senin, 30 JUni 2025.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menekankan tantangan utama dalam sistem kesehatan Indonesia adalah akses yang belum merata, kualitas layanan yang belum setara, dan biaya kesehatan yang masih tinggi.
“Saat ini hanya sekitar 80 dari 514 kabupaten/kota yang memiliki layanan penyakit katastropik setara ibu kota. Ini belum adil. Warga dari daerah seperti Sukabumi atau Semarang masih harus ke Jakarta untuk perawatan jantung,” ujarnya.
BACA JUGA: Kolaborasi Kemenkes dan Kemenag: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Siap Masuk Madrasah dan Pesantren
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah tengah membangun dan memperkuat 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) serta mendistribusikan peralatan medis penting seperti CT scan dan cath lab ke seluruh wilayah.
BACA JUGA: Usai Diresmikan Menkes, RS Undata Palu Kini Miliki Alat Pengobatan Kanker
Targetnya, pada 2027, semua kabupaten/kota memiliki infrastruktur dasar untuk menangani penyakit prioritas seperti jantung dan stroke.
Namun, menurut Menkes, tantangan terbesar ada pada ketersediaan dan distribusi sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis. Ia mengajak perguruan tinggi untuk memperbanyak lulusan tenaga kesehatan dan memperkuat kolaborasi lintas disiplin ilmu.
“Alatnya siap, pembiayaan siap, tapi kalau tenaga medisnya tidak ada, rakyat tetap kesulitan mendapatkan layanan,” tegasnya.
KOMBERS dibentuk sebagai forum lintas kementerian untuk menyusun kebijakan berbasis data dan inovasi, termasuk merumuskan solusi terhadap regulasi yang selama ini menghambat percepatan transformasi layanan kesehatan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, menyatakan bahwa kolaborasi multipihak menjadi kunci keberhasilan transformasi sistem kesehatan nasional.
“Masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Harus ada kerja sama konkret lintas kementerian, daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta,” ujar Prof. Brian.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dari berbagai bidang dalam merancang kebijakan dan inovasi teknologi kesehatan, tidak terbatas pada ilmu kedokteran semata.
“Ini langkah awal menuju sistem pendidikan dan kesehatan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Laporan : Mifta’in
