JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berkomitmen dalam pemulihan pasca bencana dengan menghadirkan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Torue, Kecamatan Torue.
Program bantuan rumah khusus pasca bencana ini dialokasikan melalui APBD tahun anggaran 2024-2025 dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar.
Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Parigi Moutong, Andre Wijaya, menjelaskan bantuan rumah khusus tersebut bertujuan untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Sekaligus, memberikan hunian layak huni bagi masyarakat korban bencana dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program bantuan rumah khusus pasca bencana ini dialokasikan dengan nilai bantuan sebesar Rp20 juta per unit,” ujar Andre saat menyampaikan laporannya dalam kegiatan serah terima bantuan rumah khusus pasca bencana dan bantuan rumah swadaya di aula Kantor Camat Torue, Selasa, 16 Desember 2025.
BACA JUGA: Data BPBD Ungkap Lonjakan Bencana, Sulteng Masuk Status Waspada
Penentuan penerima bantuan bersumber dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD), usulan pemerintah desa, serta pokok pikiran DPRD yang telah melalui tahapan verifikasi dan sosialisasi oleh tim teknis Dinas PKP.
BACA JUGA: Fraksi NasDem DPRD Parigi Moutong Soroti Minimnya Anggaran Infrastruktur dan Pertanian
Namun, masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Parigi Moutong yang belum tertangani secara menyeluruh.
“Diharapkan, bantuan serupa dapat kembali dialokasikan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran daerah,” katanya.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program tersebut.
“Terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, pendanaan, pendampingan teknis, hingga pelaksanaan di lapangan,” ungkapnya.
Menurutnya, bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Parigi Moutong dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Termasuk, kerusakan serta kehilangan tempat tinggal.
Namun, melalui komitmen dan sinergi pemerintah di semua tingkatan, proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
Pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Ia meminta Dinas Sosial (Dinsos) bersama perangkat daerah terkait untuk kembali melakukan pengecekan dan koordinasi data penerima bantuan. Khususnya bagi masyarakat yang hingga kini belum menerima haknya.
Ia pun berpesan, agar hunian yang telah diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dirawat, dijaga, dan dipelihara bersama seluruh anggota keluarga.
“Bagi perangkat daerah teknis terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan pendampingan agar kualitas bangunan tetap terjaga dan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan program,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemda Parigi Moutong juga melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu terkait lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak.
Laporan : Multazam
Respon (4)