JURNAL LENTERA, PALU – Mewakili Gubernur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan DR. H. Rudi Dewanto, menyampaikan pidato pengantar rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, dalam rapat paripurna masa persidangan ke-III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin, 31 Juli 2023.
Dalam pidato pengantar rancangan KUA dan PPAS yang dibacakan Rudi Dewanto menyebutkan, kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan salah satu rangkaian proses awal kegiatan penyusunan APBD Provinsi Sulteng.
Hal itu, kata dia, sebagai rencana keuangan tahunan yang nantinya dapat menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan hingga pembinaan masyarakat. Termasuk berbagai bentuk program dan kegiatan daerah yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah.
Pada Desember 2022, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulteng sebesar 0,80 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2021 hingga Desember 2022 sebesar 5,96 persen.
Dari dua kota IHK di Provinsi Sulteng, Kota Palu tercatat mengalami inflasi sebesar 0,80 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,81 persen.
“Sementara itu, Kota Luwuk pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 0,82 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 6,62 persen,” ujar Rudi Dewanto.
BACA JUGA: BNPT Berikan Penghargaan ke Pemprov Sulteng
Nilai gini ratio Sulteng selama periode Maret 2017 hingga September 2022 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2017 hingga September 2019, nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan selama periode Maret 2016 hingga September 2019 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulteng.
Namun, pada periode September 2019 hingga September 2020, nilainya mengalami sedikit penurunan. Pada September 2021, nilainya kembali menunjukkan sedikit peningkatan. Selanjutnya kembali menunjukkan trend penurunan hingga September 2022.
BACA JUGA: Laporan Keuangan Pemprov Sulteng Berpredikat WTP
Selain itu, penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
Ia menyebutkan, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2 336,62 ribu orang, yang mengalami kenaikan 1,38 ribu orang dibanding Agustus 2021. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,27 persen poin.
Respon (3)