JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan komitmennya menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan daerah.
Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, keberhasilan sektor pertanian di Sulteng hanya dapat terwujud melalui kolaborasi semua pihak. Sehingga, ia mengajak semua pihak untuk membersamai membangun kolaborasi yang kuat demi kemajuan pertanian Sulteng yang berkelanjutan.
“Pertanian bukan sekadar mata pencaharian mayoritas warga Sulteng. Namun, juga bagian dari identitas daerah. Hal itu tergambar jelas dalam lambang daerah yang memuat simbol padi,” ujar Rudi mewakili gubernur saat menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Merdeka Tani Indonesia Provinsi Sulteng masa bakti 2025–2030 di Gedung Pogombo Kantor Gubernur, Sabtu, 5 Juli 2025.
BACA JUGA: Pemprov Sulteng Tekankan Efisiensi Belanja OPD Demi Stabilitas Fiskal Daerah
Pemprov Sulteng pun telah menetapkan visi pembangunan 2025–2029, yakni “BERANI Mewujudkan Sulteng sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju serta Berkelanjutan”.
BACA JUGA: Anwar Hafid Optimis Prinsip 4K Jadi Kunci Atasi Kemiskinan di Sulteng
Program prioritas seperti Berani Panen Raya dan Berani Lancar digulirkan untuk mendorong produktivitas pertanian berbasis teknologi dan infrastruktur. Termasuk penyediaan akses jalan usaha tani di desa-desa.
“Pak Gubernur sangat perhatian dengan petani. Intervensi itu diwujudkan melalui program-program BERANI,” katanya.
Ia lantas mendorong pengurus Merdeka Tani Indonesia untuk aktif melakukan advokasi, edukasi, dan pendampingan kepada para petani lokal.
“Saya berharap Merdeka Tani Indonesia Sulteng dapat menjadi garda depan kemandirian pangan dan menyokong perekonomian lokal,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Merdeka Tani Indonesia, Nandang Sudrajat, yang secara langsung melantik pengurus DPW menekankan pentingnya peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
“Kehadiran Tani Merdeka jangan menjadi beban, tapi harus menjadi mitra aktif bagi pemerintah,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang pro-petani, seperti penetapan harga beli gabah oleh Bulog sebesar Rp 6.500 per kilogram, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan.
“Program MBG adalah pintu mensejahterakan petani lokal. Petani harus jadi penyuplai utama bahan baku, agar pendapatan mereka meningkat dan ekonomi daerah bergerak,” pungkasnya.
Laporan : Mifta’in
