JURNAL LENTERA, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto, mengundang sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara ke kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Ahad, 23 November 2025.
Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam itu digelar untuk mematangkan langkah penertiban hutan dan pertambangan ilegal, yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, mengatakan rapat terbatas tersebut membahas evaluasi kerja Satgas penertiban kawasan hutan dan agenda lanjutan penertiban aktivitas pertambangan ilegal. Selain itu, dibahas pula penanganan kawasan-kawasan yang selama ini sulit dijangkau aparat.
BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi, Akses Layanan JKN Akan Lebih Cepat dan Tepat
“Pembahasan meliputi hasil penertiban di lapangan, rencana tindak lanjut, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran yang terjadi pada sektor kehutanan dan pertambangan,” ujar Teddy melalui keterangan tertulisnya, Senin, 24 November 2025.
BACA JUGA: Pemerintah Pusat Bentuk Satgas Gabungan Kawal Revisi RTRW dan Perlindungan Lahan Sawah di Daerah
Presiden Prabowo, kata dia, menegaskan komitmen pemerintah untuk bertindak tegas terhadap praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Ia menekankan, pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada amanat konstitusi.
“Bapak Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tulis Teddy.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan arahan agar koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum diperkuat.
“Sehingga, penertiban kawasan ilegal dapat dilakukan lebih terukur dan berkelanjutan,” tandasnya.
Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan itu, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.
Laporan : Mifta’in
