JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menekankan urgensi penguatan sistem keamanan digital dalam layanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Mengingat peran strategis Ditjen Dukcapil sebagai pusat data kependudukan nasional.
“Dukcapil ini memang jantung data yang paling dasar dan mungkin paling lengkap di Indonesia. Data ini digunakan oleh banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta,” ujar Tito saat membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Dukcapil secara hybrid dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Jakarta, Rabu, 23 April 2025.
Ia menggarisbawahi pentingnya peningkatan infrastruktur digital Dukcapil, seperti kapasitas penyimpanan data, bandwidth, server, serta sistem cadangan (backup). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan mitigasi cepat ketika terjadi gangguan atau kerentanan data.
BACA JUGA: Wamendagri Ingatkan PSU di Banjarbaru Tak Berulang
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah, khususnya para petugas yang bertugas memperbarui data kependudukan seperti kelahiran, kematian, perpindahan domisili, dan status pernikahan.
BACA JUGA: BKN Terbitkan NIP CPNS 374 Instansi dan Nomor Induk PPPK 436 Instansi
“Para petugas di daerah adalah ujung tombak pembaruan data. Mereka harus dibekali dengan kompetensi teknis dan manajerial,” katanya.
Ia menjelaskan, struktur dinas dukcapil bersifat semivertikal, yakni berada di bawah pemerintahan daerah namun tetap dalam pembinaan teknis Kemendagri. Sehingga, penempatan pejabat Dukcapil harus dilakukan secara selektif dan profesional, agar layanan data tetap akurat dan terjaga.
Dalam rangka meningkatkan cakupan administrasi kependudukan, ia meminta jajaran Ditjen Dukcapil untuk lebih agresif dalam mendorong perekaman KTP elektronik (KTP-el), khususnya bagi masyarakat yang belum terdata.
“Saya minta jajaran Dukcapil, tolong Pak Teguh lebih proaktif mengejar masyarakat yang belum terdata, agar mereka bisa mendapatkan pelayanan negara,” ungkapnya.
Sebagai bentuk apresiasi, dalam Rakornas tersebut Mendagri secara simbolis menyerahkan sertifikat ISO 27001:2013 kepada empat daerah yang berhasil meningkatkan standar keamanan sistem informasi, yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Badung, Kota Banjar, dan Kota Tidore Kepulauan.
Laporan : Miswar
