JURNAL LENTERA – Kurang lebih 1.000 guru honor di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, terancam tidak menerima honor daerah (Honda) di tahun 2021 ini.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Gerindra, Arifin Dg. Palalo di ruang Sidang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parimo, Selasa, 31 Maret 2021.
“Dari bulan Januari sampai bulan Maret ini Honda, nyaris tidak akan terbayar informasi ini yang kami dapatkan dilapangan,” ungkapnya.
Untuk itu kata dia, persoalan tersebut harus disampaikan kepada pemerintah karena dinilainya hanya mementingkan program infrastruktur. Namun, hak-hak guru honorer kerap terabaikan.
“Kita semua yang hadir disini adalah hasil pilihan rakyat, apabila tidak diperjuangkan betapa berdosanya kita semua,” keluhnya di hadapan peserta rapat.
Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh anggota DPRD yang hadir untuk mendorong pemerintah agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
Bahkan kata dia, kondisi ini diakibatkan tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang lalai karena menghilangkan Honda untuk tidak dimemasukkan dalam pembahasan anggaran tahun 2021.
“Honda itu ada yang Rp.100 ribu untuk daerah terpencil Rp.150 ribu. Saya akan tetap perjuangan nasib honorer hingga daerah bisa menganggarkan lagi para honorer,” tegasnya.
Dirinya mengaku kecewa dengan kebijakan ini, para guru telah melaksanakan kewajibannya tetapi hak-hak mereke telah diabaikan.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parimo, Aminuddin angkat bicara. Ia menyebut, saat ini pagu anggran di instansi yang dipimpinya itu tinggal Rp.3 Miliar dari Rp. 14 Miliar.
“Anggaran itu tidak cukup untuk kebutuhan kantor dan kegiatan lainnya, untuk Honda saja mencapai anggran mencapai Rp 2 miliar,” pungkasnya. (Rhoy Lasakka).
