JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim maupun risiko bencana yang semakin kompleks.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemprov Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, mengatakan aspek kolaborasi triple helix sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi terhitung sering melanda wilayah Sulteng,” ujar Rudi mewakili Gubernur Sulteng dalam acara workshop kebijakan tata ruang dan konsep pembangunan berbasis iklim serta minim risiko bencana di salah satu hotel di Kota Palu, Kamis, 31 Juli 2025.
BACA JUGA: Dialog Lintas Aktor Perkuat Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Budaya di Sulteng
Menurutnya, workshop yang merupakan hasil prakarsa Yayasan SHEEP Indonesia (YSI) harus diapresiasi sebagai langkah penting dalam meningkatkan pemahaman tentang kebencanaan.
BACA JUGA: Pemprov Sulteng Fokus Perluas Akses Listrik dan Tertibkan Pertambangan Ilegal
Selain itu, tantangan lainnya adalah dampak deforestasi dan penambangan yang tidak berkelanjutan, yang juga menjadi ancaman bagi keberlanjutan ekosistem di Sulteng.
Sehingga, YSI mengusung pendekatan berbasis lanskap untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim, yang dinilai sangat relevan dan penting bagi kondisi geografis Sulteng.
“Sangat penting bagi pemangku kebijakan untuk merancang strategi tata ruang dan pembangunan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi, juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan mitigasi risiko bencana,” katanya.
Di tempat yang sama, direktur YSI, Andreas Subiyono, menjelaskan program ini menargetkan dua lanskap utama, yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Palu dan pesisir Pantai Barat Donggala-Palu.
Kedua kawasan tersebut dipilih karena tingkat risiko tinggi terhadap bencana seperti banjir, gempa, dan tsunami.
“Program ini akan berjalan hingga tahun 2026. Kami juga sudah terlibat dalam pemulihan wilayah Pasigala pascabencana tahun 2018,” ungkapnya.
Acara workshop ini dihadiri oleh berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi profesi, komunitas, serta mitra kerja YSI yang terlibat dalam pemulihan wilayah Pasigala dan program mitigasi bencana di Sulteng.
Laporan : Mifta’in
Respon (2)