JURNAL LENTERA, JAKARTA – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Donny Ermawan Taufanto, menerima kunjungan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) yang pimpin Donny Yoesgiantoro, di ruang kerjanya, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 4 September 2025.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan KIP dalam mendorong keterbukaan informasi di sektor pertahanan, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional.
Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, menjelaskan rencana pihaknya untuk membentuk klaster badan publik, termasuk klaster pertahanan dan keamanan.
Ia pun mengusulkan, agar Kemhan mendukung keterlibatan Universitas Pertahanan (Unhan) RI dalam tim kerja serta uji publik metodologi klasterisasi tersebut.
BACA JUGA: Mendagri Dorong Pemda Dukung Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga Pangan
“Rencana ini kami anggap penting untuk menciptakan standar keterbukaan yang jelas bagi seluruh badan publik, terutama di sektor pertahanan,” ujarnya.
BACA JUGA: Situasi Terkini Tak Ganggu Sektor Wisata, Indonesia Tetap Terbuka untuk Turis
Ia juga memberikan apresiasi kepada Kemhan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal keterbukaan informasi, khususnya dengan mengurangi daftar informasi yang dikecualikan pada tahun 2024.
Menurutnya, langkah ini mencerminkan upaya nyata Kemhan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ia bahkan menyampaikan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) pada akhir September 2025.
“Kami berharap Menteri Pertahanan (Menhan) atau Wamenhan dapat memberikan pidato kunci (Keynote Speech) dalam acara tersebut untuk memberikan perspektif lebih dalam tentang keterbukaan informasi di sektor ini,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wamenhan Donny Ermawan, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif klasterisasi dan komitmen Kemhan untuk terus meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik.
“Komitmen kami untuk meningkatkan keterbukaan informasi tetap berjalan, meskipun kami juga menyadari bahwa beberapa informasi, seperti data pertahanan dan jumlah alutsista, tidak dapat diungkapkan kepada publik demi menjaga keamanan nasional,” ungkapnya.
Selain itu, ia menegaskan kesiapan Kemhan, khususnya Unhan, untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan KIP, termasuk dalam proses penyusunan klasterisasi dan penilaian kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi.
“Dengan adanya sinergi ini, diharapkan dapat menjadikan sektor pertahanan sebagai contoh terbaik dalam implementasi keterbukaan informasi yang seimbang antara transparansi dan aspek keamanan,” tandasnya.
Laporan : Multazam
Respon (1)