JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai mematangkan penyusunan masterplan pengelolaan darat dan laut terintegrasi regional PADAGIMO.
Hal tersebut, nantinya akan menjadi rujukan baru arah pembangunan daerah jangka menengah dan panjang. Penyusunan dokumen strategis ini dibahas melalui konsultasi publik yang digelar di ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis, 18 Desember 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Dra. Novalina, menegaskan masterplan PADAGIMO tidak sekadar dokumen perencanaan, tetapi fondasi kebijakan pembangunan yang menyatukan pengelolaan ruang darat maupun laut secara terpadu dan berkelanjutan.
Masterplan tersebut merupakan salah satu output Proyek SOLUSI (Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia), hasil kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Jerman melalui Bappenas dan BMUV, dengan dukungan ICRAF Indonesia bersama konsorsium mitra. Wilayah regional PADAGIMO mencakup Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.
BACA JUGA: Pengawasan PETI di Sulteng Diperkuat, Pemerintah Dorong Pertambangan Berizin
“Penyusunan masterplan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan pengelolaan ruang darat dan laut yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Saat ini hanya tiga provinsi di Indonesia yang menjalin kerja sama dengan pemerintah Jerman, yakni Sulteng, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung,” ujarnya.
BACA JUGA: Dorong Smelter Kembali Beroperasi, Gubernur Sulteng Tinjau PT Wangsiang
Dokumen masterplan PADAGIMO akan menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Termasuk, RPJMD periode berikutnya, harmonisasi RTRW Provinsi, serta rencana sektoral di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup.
Aktivitas di wilayah hulu memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi pesisir dan laut. Sehingga, pendekatan terintegrasi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus menopang perekonomian masyarakat.
“Melalui masterplan ini, pemerintah daerah akan menindaklanjutinya dalam bentuk rencana aksi, termasuk melalui pelaksanaan musrenbang khusus untuk memastikan implementasi dokumen berjalan efektif,” katanya.
Sulteng dikenal memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan bentang hutan luas, kawasan lindung, sungai besar, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, serta posisi strategis di Teluk Tomini dan Selat Makassar.
Namun, potensi tersebut juga dihadapkan pada tantangan alih fungsi lahan, degradasi lingkungan pesisir, tekanan pemanfaatan ruang, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.
Dalam satu dekade terakhir, lebih dari 90 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi. Kondisi serupa juga terjadi di Sulteng, ditandai dengan meningkatnya kejadian banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan gelombang tinggi, yang menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis mitigasi risiko.
Konsultasi publik ini menjadi tahapan krusial untuk membahas draf masterplan secara terbuka sekaligus menghimpun masukan dari akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Hari ini kami membahas perencanaan sekaligus menerima masukan dari kalangan akademisi universitas Sulteng. Seluruh masukan tersebut akan dirumuskan dalam rencana aksi agar masterplan benar-benar inklusif, berbasis data, dan dapat diimplementasikan sesuai karakteristik Sulteng,” tuturnya.
Sementara itu, Peneliti CIFOR–ICRAF Indonesia, Feri Johana, menyampaikan pendekatan Pokja SOLUSI merupakan model baru dalam memperkuat keterkaitan pengelolaan bentang darat, pesisir, dan laut sebagai satu kesatuan sistem ekologis maupun sosial.
“Perencanaan terintegrasi darat dan laut menjadi pendekatan penting untuk memastikan kesehatan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang. ICRAF ingin menjadi bagian dari pembangunan Sulteng demi kesejahteraan generasi mendatang,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (3)