JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan agenda pembahasan LKPJ 2025 berlangsung ricuh dan penuh dinamika, Selasa, 7 April 2026.
Seorang anggota DPRD Parigi Moutong dari Fraksi PKB, Chandra Setiawan, memilih meninggalkan ruang sidang (walk out) usai menyampaikan kritik terbuka.
Aksi tersebut terjadi di tengah forum resmi paripurna, menandai ketegangan dalam pembahasan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Usai meninggalkan ruang sidang, Chandra menjelaskan bahwa langkahnya merupakan bentuk sikap politik terhadap sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah daerah maupun internal DPRD Parigi Moutong.
Ia menyoroti belum adanya skema penghormatan yang terstruktur bagi para pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong, terutama menjelang peringatan HUT ke-24 daerah.
Menurutnya, para tokoh yang berjasa dalam pembentukan daerah seharusnya mendapat penghargaan yang layak dan berkelanjutan.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sejarah. Agar generasi berikutnya mengetahui peran besar para pejuang,” ujarnya.
Ia lantas mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pendataan resmi terhadap para pejuang pemekaran, serta melibatkan mereka secara khusus dalam setiap peringatan HUT daerah, termasuk menyediakan tempat kehormatan dalam seremoni resmi.
Ia bahkan mendorong pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi formal, termasuk kepada keluarga pejuang yang telah wafat.
Selain itu, ia juga mengkritisi kondisi internal DPRD Parigi Moutong yang dinilainya perlu pembenahan. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip kolektif kolegial dan konsistensi terhadap keputusan paripurna.
“Keputusan paripurna adalah representasi tertinggi lembaga, yang seharusnya dijaga bersama, bukan dilemahkan,” tegasnya.
Menurutnya, aksi walk out tersebut merupakan respons atas dinamika internal yang berkembang, sekaligus dorongan agar dilakukan perbaikan menyeluruh di tubuh DPRD Parigi Moutong.
“Saya berharap seluruh anggota dewan dapat memperkuat soliditas dan menjaga integritas lembaga. Sehingga, setiap keputusan yang dihasilkan tetap memiliki kepercayaan di mata publik,” tandasnya.
Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam pembahasan LKPJ 2025, sekaligus mencerminkan dinamika politik yang berkembang di DPRD Parigi Moutong.
Laporan : Multazam
