JURNAL LENTERA – Anggota Komisi II DPR RI bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Drs H Anwar Hafid MSi mengatakan, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Tomini Raya dan Moutong adalah sebuah kebutuhan dan perlu untuk terus di gaungkan, utamanya melalui Media Sosial (Medsos).
Hal itu disampaikan Anwar Hafid saat menjadi narasumber pada kegiatan dialog kebangsaan bertempat di Lolaro Tinombo, Kamis (28/10).
Kata Anwar, soal Pemekaran Tomini Raya dan Moutong ada dua model yakni melalui Battom up dan Top Down.
Top Down kata Anwar bisa dari Pemerintah bisa juga dari DPR RI.
Parimo kata Anwar, telah mengusulkan DOB di zaman Presiden Susilo Bambang Yhudoyono (SBY) dan sudah di proses, masuk dalam 22 calon DOB yang akan di mekarkan. Sayangnya, pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Moratorium pemekaran.
“Komisi II telah mengusulkan itu, kemudian sudah selesai prosesnya, tidak ada urusan lagi dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Bupati sudah selesai urusanya, gubernur juga sudah selesai urusanya, sekaramg urusan itu terhambat karena presiden waktu itu tahun 2014 mengeluarkan Moratorium,”Jelasnya.
Maratorium kata Anwar, adalah penghentian sementara dan otomatis masih ada harapan untuk di mekarkan.
“Saya alhamdulillah salah satu warga Sulteng ada di Komisi II, salah satu putra daerah di Sulteng yang ada di Komisi II. jadi saya bilang sama masyarakat Kayu Jati tadi malam, bahwa ketika keran pemekaran itu dibuka oleh presiden, maka saya orang pertama akan menunjuk langsung Parigi Moutong untuk dimekarkan. Ini bukan janji karena saya ada disitu, kalau yang lain masih bisa bicara yang lain, saya ini di Komisi II dan tidak ada di Kabupaten di Sulawesi Tengah ini yang lebih mendesak pemekaranya selain Kabupaten Parigi Moutong. Saya rasakan sendiri jam 9 saya dari Palu jam stengah 5 sampai di Kayu Jati. jauhnya perjalanan itu,”jelasnya.
“Tetapi yang ingin saya sampaikan, saya mohon masyarakat yang ada di Parigi Moutong, mari kita bersatu. Saat ini kalau kita memberi aspiraai kepada pemerintah pergunakan Media Sosial. Presiden kita ini orang paling mendengar Medsos, kalau semua orang Parigi Moutong bisa memainkan medsos soal pemekaran, apalagi pak Jokowi mempunyai akun Facebook dan Instagram semua bisa menjadi lebih mudah,”terangnya.
BACA JUGA: Hari Sumpah Pemuda ke 93, Kesbangpol Parimo Gelar Dialog Kebangsaan
Anwar mencontohkan, jika ada orang mengatakan ke Presiden: “Pak Presiden minta tolong mekarkan Parigi Moutong, bayangkan saja pak kalau kami berurusan KTP di sana, berapa harga KTP, berapa biaya hidup kami, dan itu tidak seberapa tetapi kalau kami kecelakaan dapat musibah di jalan bagaimaa pak?”
Dengan bahasa seperti itu kata Anwar, Presiden Jokowi biasanya pasti mendengarkannya.
“Olehnya saya minta ini di-booming-kan. Bukan hanya Parigi Moutong saja, ada 134 Kabupaten edang antri saat ini di tingkat Komisi II DPR RI. Inosoatif Komisi II sebanyak 22 ,termasuk Tomini Raya dan Moutong.” tambah Anwar.
Ia menyarankan, tidak perlu demo-demo sana sini. Lebih baik duduk duduk di rumahnya kampanyekan aspirasilewat Medos. Buat statement di Media.
“Kami KNPI atau Karang Taruna Kabupaten Parigi Moutong mendesak Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat kami mohon untuk di Mekarkan”. Ini kan bagus, kita membagikan sesuatu yang rasional.
“Jadi siapapun yang datang ke Parigi Moutong pasti dia akan mengatakan sangat rasional jika Kabupaten Parigi Moutong dimekarkan jadi 2 DOB,”
“Saya ada di Komisi II, kalau saya di Komisi lain tidak berani juga saya bicara. Alhamdulillah saya bisa minta bantuan ke pak Ahmad Ali, minta bantuan pak Muhidin, minta bantuan pak Jems, minta bantuan ibu Sakinah, pak Syarifudin Sudding pak Supratman Andi Agtas. Kami ada 7 orang dari dapil Sulawesi Tengah, dan saya leading sector di Komisi II itu”.
DISKOMINFO PARIGI MOUTONG
Respon (3)