banner 1280x180

DKP Parimo Gencarkan Program Pemberdayaan Nelayan

  • Bagikan
Ilustrasi bantuan alat tangkap ikan (Foto: Istimewa)

JURNAL LENTERA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, gencar melaksanakan pemberdayaan nelayan dengan program Sertifikat Hak Atas Tanah (Sehat) dan bantuan penunjang hasil tangkap.

“Untuk program Sehat nelayan, diperuntukan bagi masyarakat pesisir pantai, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan,” jelas Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan, DKP Parimo, Yuliana Ngkuno, saat ditemui di Parigi, Rabu 12 Januari 2022.

BACA JUGA : Dinsos Parimo Salurkan Bantuan Warga Terpapar COVID-19

BACA JUGA : Program Pamsimas Butuh Penguatan Kerjasama Pengelolaan antara Pemdes dan KP-SPAMS

Dia mengatakan, program Sehat nelayan telah ada sejak 2011 itu, dilakukan atas kerjasama lintas sektor Kementerian Perikanan dan Kelautan, dan Kantor Pertanahan.

Dalam program tersebut, pemerintah akan memberikan sertifikat tanah karena dapat dipastikan para nelayan yang bermukim di pesisir pantai, tidak memiliki dokumen kepemilikan lahan yang sah secara hukum.

“Sudah jelas tanah itu, tidak bisa disertifikatkan. Akan tetapi, masing-masing dari nelayan itu memiliki lahan kebun yang bisa disertifikatkan,” kata dia.

Tujuannya kata dia, sertifikat lahan itu dapat digunakan untuk menambah modal investasi usaha para nelayan, baik usaha pengolahan ikan, industri di bidang perikanan, ataupun membeli barang penunjang hasil tangkapan.

Selain itu, DKP juga memberikan bantuan berupa sarana prasarana, penunjang pendapatan hasil tangkap ikan kepada kelompok nelayan, seperti alat tangkap, dan alat bantu penangkapan.

“Sebelum bantuan sarana prasarana tersebut diberikan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi data oleh pihak penyuluh perikanan, sesuai aturan yang telah ditetapkan. Tujuannya, memastikan apakah kelompok nelayan itu benar nelayan atau tidak,” jelasnya.

BACA JUGA : Berikan Kemudahan, BRI Salurkan 95 Persen KUR di Parimo

BACA JUGA : Bantu Pemenuhan Pangan, BI Bangun Kandang Komunal di Parimo

Yuliana mengimbau, pihak penyuluh perikanan untuk selalu bersinergi dengan DKP, dan pemerintah desa/kelurahan setempat, dalam melakukan verifikasi data kebenaran kelompok nelayan.

“Penyuluh perikanan lebih tahu dan paham dengan kondisi di lapangan, serta kebutuhan apa yang paling utama dibutuhkan untuk pemberdayaan nelayan,” pungkasnya.

Laporan : Abdul Farid

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: KONTEN DILINDUNGI!!