JURNAL LENTERA, JAKARTA – Ketua Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Roji, melakukan silaturahmi dengan Wakil Menteri (Wamen) Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, di ruang kerjanya, Gedung C, Kompleks Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, pada Senin, 20 Februari 2025.
Pertemuan ini berlangsung selepas Rakernas HIPKA 2025 yang mengusung tema Peran HIPKA Dalam Mensukseskan Program Prabowo-Gibran Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 persen.
Ahmad Roji menyampaikan berbagai hal, termasuk hasil Rakernas HIPKA, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta potensi sektor transmigrasi dan pariwisata di Provinsi NTB.
Menanggapi hal itu, Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengaku menyambut baik hasil Rakernas tersebut.
BACA JUGA: Tanggapan Wamen Transmigrasi soal #KaburAjaDulu
Ia menegaskan, HIPKA didirikan untuk menjadi lembaga ekonomi yang mampu mengembangkan bisnis serta memberdayakan perekonomian anggota KAHMI dan HIPKA.
Ia kemudian mendorong para pengusaha HIPKA untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam dunia bisnis guna meningkatkan indeks pertumbuhan ekonomi nasional.
BACA JUGA: Kemendes PDT Gandeng Universitas Bengkulu Wujudkan Swasembada Pangan
“Kontribusi HIPKA tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadikan anggotanya lebih mandiri secara finansial,” ujar mantan Presidium KAHMI tiga periode tersebut.
Ia juga mengingatkan, sebagai pengusaha, anggota HIPKA diharapkan menyisihkan sebagian keuntungan bisnis mereka untuk mendukung perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan kegiatan KAHMI.
“Salah satu tujuan HIPKA adalah membantu perkaderan dan kegiatan HMI maupun KAHMI,” tutur mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar itu.
Terkait target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah, ia menyatakan dukungannya, meskipun pencapaian target tersebut memerlukan kerja keras di tengah efisiensi anggaran belanja negara.
“Mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan perjuangan ekstra, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta, termasuk HIPKA,” katanya.
Ia menegaskan, dalam menjalankan bisnis, para pengusaha diharapkan tidak hanya bergantung pada aliran dana dari APBN dan APBD. Sektor swasta harus lebih diperkuat agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga peran aktif pengusaha dalam meningkatkan sektor swasta,” ungkapnya.
Laporan : Miswar
