KKP: BBI Program Pemulihan Ekonomi Nasional

KKP: BBI Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo, saat menyampaikan sambutannya pada kegiatan puncak kampanye Gernas BBI dan BBWI yang dilaksanakan di Taman Gor Kota Palu, Sulawesi Tengah, 5 Agustus 2023. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

JURNAL LENTERA, PALU – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo menyampaikan, Bangga Buatan Indonesia (BBI) merupakan program pemulihan ekonomi nasional.

Menurutnya, hal itu sebagai upaya pemerintah untuk mendukung pelaku UMKM agar dapat mempromosikan serta memperluas akses pasar dengan memanfaatkan dunia digital dan marketplace.

Program BBI ini, kata dia, juga telah diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional dengan tiga strategi besar, yaitu digitalisasi UMKM, hilirisasi industri, dan ekonomi hijau atau ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Tentu saja, KKP mendukung penuh arahan bapak Presiden tersebut, dengan menetapkan Blue Economy Policy,” ujar Budi saat menyampaikan sambutannya dalam pembukaan kegiatan puncak kampanye BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) yang dilaksanakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 5 Agustus 2023.

BACA JUGA: Kemeriahan Gernas BBI dan BBWI di Palu

Ia menjelaskan, KKP memiliki lima program terobosan yang bermuara pada keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional. Pertama, penambahan luas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir hingga pulau-pulau kecil serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

BACA JUGA: Wagub Sulteng Menerima P2HP dari Itjen Kemendagri

Selain itu, KKP juga terus berupaya menguatkan daya saing produk UMKM, agar berjaya di negara sendiri, diantaranya melalui fasilitas capacity building dan bimbingan teknis bagi UMKM yang terkurasi sesuai kebutuhan, fasilitas maupun pendampingan pemenuhan regulasi serta standar mutu/keamanan pangan. Selain itu, pemdampingan dan fasilitasi akses pasar, permodalan serta promosi produk.

“Untuk mendekatkan jangkauan UMKM di Sulawesi Tengah, saat ini berbagai jenis pelayanan tersebut dapat diakses dengan mudah dan cepat dengan mengunjungi booth KKP,” pungkasnya.

Laporan : Multazam/**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *