JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berjanji akan koperatif dan berkomitmen memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan Mentan Syahrul Yasin Limpo tersebut disampaikannya melalui surat yang dilayangkan ke KPK pada Kamis, 15 Juni 2023. Dalam surat tersebut, Mentan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan sikap menghargai pelaksanaan tugas KPK yang sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Surat yang dilayangkan Mentan Syahrul Yasin Limpo tersebut berkaitan dengan panggilan KPK terhadap dirinya pada Jum’at, 16 Juni 2023. Namun, Mentan Syahrul Yasin Limpo belum dapat memenuhi panggilan KPK, karena harus menghadiri rangkaian pelaksanaan tugas dirinya yang sudah teragendakan sebelumnya.
Sehingga, Mentan Syahrul Yasin Limpo meminta untuk dilakukan penjadwalan kembali terhadap dirinya.
Menurut Mentan Syahrul Yasin Limpo, pihaknya sedang menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20 di India. Dalam kegiatan tersebut, Indonesia yang telah dipercaya sebagai Presidensi G20 2022, sepatutnya hadir dalam penutupan perhelatan Internasional tersebut.
BACA JUGA: KPK Selidiki Laporan Kasus Korupsi di Kementerian Pertanian
“Dalam kegiatan tersebut, Indonesia sebagai Troika bersama India dan Brazil akan memberikan pernyataan sekaligus penyerahan estafet keketuaan kepada Brazil yang akan menjadi Presidensi di 2024 nanti,” ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo.
BACA JUGA: Sekjen DPR Bungkam dan Menghindar Usai Diperiksa KPK
Setelah itu, kata dia, terdapat rencana kunjungan ke RRT dan Korea Selatan dalam rangka penguatan kerja sama modrenisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian.
“Jadi, Kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini. Sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas Negara. Namun demikian, Kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023,” katanya.
Dalam isi surat tersebut, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengaku menyimak sejumlah pihak yang mengaitkan proses hukum tersebut dengan aspek politik. Namun, sebagai warga negara biasa, ia akan menjalani seluruh aral-rintang ini.
“Tentu saja dengan tetap berharap dari lubuk hati terdalam semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar. Perlu juga sama-sama kita pahami, proses hukum di KPK saat ini berjalan di tahap penyelidikan. Hal itu berarti penyidik mencari peristiwa yang diduga tindak pidana. Saya mengajak, mari kita hormati proses yang berjalan di KPK tersebut dan tidak memgambil kesimpulan yang mendahului proses hukum dan informasi resmi dari KPK,” pungkasnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani/**
Respon (2)