JURNAL LENTERA, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat penyelesaian 37 Sekolah Rakyat Tahap Ib yang ditargetkan difungsikan pada 31 Juli 2025. Sebelumnya, 63 Sekolah Rakyat Tahap I telah selesai 100 persen dan digunakan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran baru 2025/2026 sejak 14 Juli 2025.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pendidikan yang berkualitas dan akses yang merata untuk setiap anak di seluruh Indonesia.
“Setiap anak dari keluarga miskin harus memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan lingkungan yang sehat,” ujar Prabowo dalam pernyataan resmi.
BACA JUGA: Siap Difungsikan, Progres Sekolah Rakyat IA Capai 98,3 Persen Jelang Tahun Ajaran Baru
Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari visi Asta Cita yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan pihaknya memberikan dukungan infrastruktur terbaik agar anak-anak Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Program ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan.
Kementerian PU saat ini sedang memastikan progres renovasi Sekolah Rakyat Tahap Ib berjalan sesuai jadwal dengan nilai kontrak Rp206,17 miliar. Proses renovasi Sekolah Rakyat Tahap Ib serupa dengan Tahap I, yakni merenovasi ruang-ruang sentra terpadu pada bangunan eksisting milik Kementerian Sosial (Kemensos).
Selain itu, bangunan milik pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang akan dialihfungsikan menjadi fasilitas Sekolah Rakyat.
Fasilitas yang disediakan meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, mushola, lapangan, rumah dinas guru, ruang makan, UKS, serta sarana air bersih, sanitasi, dan kelistrikan off-grid.
“Semua fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah prasejahtera dan terpencil,” katanya
Sebanyak 37 lokasi Sekolah Rakyat Tahap Ib tersebar di berbagai provinsi, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Program ini difokuskan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan lokasi-lokasi yang memiliki kesiapan lahan.
Selain itu, Kementerian PU juga mempersiapkan renovasi untuk Sekolah Rakyat Tahap Ic yang mencakup 49 titik dengan anggaran sekitar Rp235 miliar. Sekolah-sekolah ini juga akan diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
Kementerian PU juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang akan menggunakan lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah seluas 5-10 hektare.
Sekolah Rakyat Tahap II direncanakan selesai pada tahun ajaran 2026/2027 dan akan menampung hingga 1.000 siswa di tiap sekolah dengan fasilitas untuk SD, SMP, dan SMA.
Sekolah Rakyat Tahap II ini akan menjadi tempat bagi siswa yang telah masuk pada Tahap I untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Program Sekolah Rakyat ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dalam format sekolah berasrama (boarding school) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
“Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dengan memberikan akses pendidikan yang lebih merata kepada seluruh anak bangsa. Terutama di daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal dalam hal fasilitas pendidikan,” ungkapnya.
Laporan : Multazam
Respon (3)