JURNAL LENTERA, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, Selasa, 5 Agustus 2025.
Acara penandatanganan yang dilaksanakan di pendopo Kementerian PU ini, dihadiri langsung Menteri PU Dody Hanggodo dan Kepala BGN Dadan Hidayana.
Kolaborasi ini merupakan langkah awal dari dukungan Kementerian PU terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dody menyampaikan, kerja sama ini juga sejalan dengan peran Kementerian PU dalam mengembangkan infrastruktur sosial, seperti yang pernah dilakukan dalam program Sekolah Rakyat (SR).
BACA JUGA: Kementerian PU Targetkan 37 Sekolah Rakyat Tahap IB Difungsikan Pada Juli 2025
“Ini adalah awal dari langkah besar ke depan. Kami akan menggunakan pendekatan yang sama seperti saat membantu Kementerian Sosial dalam merumuskan Sekolah Rakyat, termasuk koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kepala daerah untuk mempersiapkan lahan pembangunan SPPG,” ujarnya.
BACA JUGA: Dukung Swasembada Pangan, Anggaran Kementerian PU 2026 Disetujui Rp70,86 Triliun
Ia menargetkan pembangunan 1.000 lokasi SPPG dan menyatakan bahwa proses pelelangan serta pembangunan fisik akan segera dimulai setelahnya.
Ia juga mengungkapkan, lokasi pembangunan SPPG akan ditentukan oleh BGN, sementara Kementerian PU akan mendukung dalam pembangunan fisiknya.
“Luas lahannya lebih kecil dibandingkan dengan Sekolah Rakyat, jadi kami berharap kepala daerah bisa lebih antusias,” katanya.
Sebagai bukti konkret dukungan, Kementerian PU telah mengeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Bangunan Gedung SPPG. Desain tersebut mencakup dua desain modular dan satu desain konvensional, yang diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan dan perizinan pembangunan SPPG di seluruh Indonesia.
Sejauh ini, telah dibangun tiga unit SPPG di Kota Jambi, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kebumen menggunakan dana CSR BUMN Karya dengan lahan milik Kementerian PU.
“Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan fisik dan memperkuat kebijakan lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat akses terhadap makanan bergizi, terutama di wilayah yang kurang berkembang,” ungkapnya.
Kepala BGN, Dadan Hidayana menekankan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat strategi pemenuhan gizi nasional.
Ia mengungkapkan, saat ini BGN telah memiliki 3.233 SPPG yang melayani 8,2 juta jiwa. Namun, masih ada 12 kabupaten/kota yang belum memiliki SPPG, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang membutuhkan perhatian lebih.
“Dengan dukungan Kementerian PU, saya yakin pekerjaan kami akan lebih ringan dan target Presiden dapat tercapai,” ujarnya.
BGN menargetkan total pembangunan 25.000 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah 3T, termasuk melalui kerja sama dengan mitra serta pembangunan menggunakan dana APBN.
“Target penerima manfaat MBG untuk tahun ini adalah 20 juta jiwa pada pertengahan Agustus, dengan cakupan akhir hingga 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember,” pungkasnya.
Laporan : Miswar
Respon (1)